• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2009 TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 04                 Tahun  : 2009                    Seri  : D                          Nomor  : 04

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  04   TAHUN 2009

 

T E N T A N G

 

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN

KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang    :   a.  bahwa untuk melaksanakan prinsip demokratisasi dalam sistem Pemerintahan Umum dan Pemerintah Adat serta upaya memberdayakan fungsi dan peranan kelembagaan  pemerintahan pada tingkat Ohoi/Ohoi Rat melalui sistem pemilihan kepala pemerintah merupakan wujud dari suatu sistem  pemerintahan yang demokratis;

  1. bahwa sistem pemilihan kepala pemerintah Ohoi/Ohoi Rat didasarkan pada nilai-nilai budaya dan adat istiadat yang  tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf  a dan b di atas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

Mengingat       :    1.  Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

  1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Aru, Seram Bagian Barat dan Seram Bagian Timur (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan, Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005               Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D).

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

MEMUTUSKAN   :

Menetapkan        :    TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN  KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tenggara yang selanjutnya disebut Bupati;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Maluku Tenggara
  7. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
  8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
  9. Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orong Kai, Soa atau nama lain sesuai adat istiadat dan hukum adat setempat;
  10. Ohoi/Ohoi Rat adalah kesatuan  masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis dan teritorial yang memiliki batas wilayah, berfungsi mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak, asal-usul dan adat istiadat setempat, menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara;
  11. Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Orong Kai, dan Perangkat Ohoi/Ohoi Rat sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
  12. Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat adalah  lembaga/badan  yang menghimpun  para kepala faam/marga berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Orong Kai membentuk Peraturan Ohoi/Ohoi Rat, mengawasi pelaksanaan tugas dari  Orong Kai dan Kepala Soa atau nama lain, serta merupakan badan yang mendampingi  Orong Kai, Kepala Soa atau nama lain dalam memimpin  Ohoi/Ohoi Rat, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
  13. Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan hak asal-usul dan Pemerintahan Umum oleh Ohoi/Ohoi Rat dan Badan Saniri Ohoi;
  14. Perangkat Ohoi/Ohoi Rat adalah alat kelengkapan Ohoi/Ohoi Rat dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Umum;
  15. Kepala Soa adalah kepala wilayah administrasi yang berkedudukan di bawah Orong Kai yang bertugas memimpin Ohoi serta mempunyai kedudukan lebih rendah dari Ohoi yang dipimpin oleh Orong Kai;
  16. Penjabat Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah Perangkat Ohoi/Ohoi Rat yang berasal dari marga atau faam tertentu atau penjabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat sampai dilantik Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  yang definitif;
  17. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati atas usul Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat melalui Kepala Kecamatan/ Panitia Pengawas;
  18. Panitia Pengawas adalah Pengawas Pemilihan  yang dibentuk oleh Bupati yang melakukan Pengawasan seluruh Tahapan Pelaksanaan Pemilihan;
  19. Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  adalah Peserta Pemilihan yang berasal dari marga atau mata rumah tertentu yang memiliki hak  menurut hukum adat untuk menjadi Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dan  telah memenuhi persyaratan;
  20. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan Pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon;
  21. Penyaringan adalah suatu kegiatan penyelesaian berkas persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;
  22. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan  visi, misi dan program calon;
  23. Pemilih adalah penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah Pemilihan;
  24. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menentukan sikap pilihannya;
  25. Saksi adalah orang yang mendapat surat mandat dari Calon untuk menyaksikan jalannya proses Pemilihan sampai penandatanganan Berita Acara Hasil perolehan suara Pemilihan;
  26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah pelaksana pemungutan suara Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  di tempat pemungutan suara;
  27. Tempat Pemungutan Suara  yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat Pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

 

BAB II

PENETAPAN KEPALA PEMERINTAHAN OHOI/OHOI RAT

 

Pasal  2

 

(1)     Penetapan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dilakukan melalui pengangkatan dan pemilihan.

(2)     Pengangkatan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dilakukan, apabila calon yang diajukan untuk menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat hanya satu orang calon dan berasal dari mata rumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

(3)     Pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat dilakukan, apabila calon yang diajukan untuk menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat lebih dari satu orang calon yang berasal dari matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat atau berdasarkan musyawarah dan keputusan mata rumah/keturunan yang berhak, calon Kepala Pemerintahan diberikan kepada anggota masyarakat lain dalam lingkup Ohoi/Ohoi Rat karena hal hal yang bersifat khusus.

BAB  III

PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAHAN OHOI/OHOI RAT

Pasal   3

(1)     Dalam hal calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat hanya satu orang dan berasal dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat, maka calon tersebut diusulkan oleh mata rumah/keturunan yang bersangkutan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk diproses sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)     Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat berdasarkan usul dari mata rumah/keturunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan penelitian tentang syarat-syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini untuk menetapkan calon yang bersangkutan sebagai calon.

(3)     Apabila calon yang bersangkutan berdasarkan hasil penelitian Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka calon ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

(4)     Calon yang telah ditetapkan oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat diusulkan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

(5)     Bupati berdasarkan usul dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus mengeluarkan Keputusan Pengesahan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang diusulkan tersebut.

Pasal   4

(1)     Apabila calon yang diusulkan oleh mata rumah/keturunan yang berhak dan setelah dilakukan penelitian oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini, maka berkas calon dikembalikan kepada calon tersebut untuk diperbaiki.

(2)     Dalam hal berkas calon yang dikembalikan oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk diperbaiki, juga tidak memenuhi persyaratan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Pasal   5

(1)     Dalam hal calon dinyatakan gugur, maka mata rumah/keturunan yang berhak diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengajukan calon baru.

(2)     Calon baru yang diajukan oleh mata rumah/keturunan yang berhak untuk menggantikan calon yang telah dinyatakan gugur diproses menurut ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(3)     Dalam hal calon tersebut tidak memenuhi syarat, maka berkasnya dikembalikan kepada keturunan/mata rumah yang bersangkutan untuk diperbaiki.

(4)     Apabila berkas tersebut setelah diperbaiki, juga tidak memenuhi syarat, maka mata rumah/keturunan yang bersangkutan dapat memusyawarahkan dan mengambil keputusan untuk memberikan hak kepala pemerintahannya kepada mata rumah/keturunan lain untuk diproses menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat melalui pemilihan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA PEMERINTAH Ohoi/Ohoi Rat

Bagian Pertama

Panitia Pemilihan

Pasal  6

 

(1)   Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat memberitahukan  Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2)   Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat memproses pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, paling lambat  4 (empat ) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 7

(1)   Pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  dilaksanakan oleh Panitia yang  dibentuk oleh Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

(2)   Panitia  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

a. Panitia Pemilihan dan;

b. Panitia Pengawas Pemilihan.

Pasal  8

 

(1)     Panitia  Pemilihan berjumlah sebanyak banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur Perangkat Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(2)     Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal   9

Panitia  Pemilihan mempunyai tugas :

  1. mengumumkan dan membuka pendaftaran bagi calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat;
  2. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon;
  3. menetapkan dan mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih;
  4. melaksanakan pendaftaran Pemilih;
  5. menetapkan tanda gambar;
  6. menetapkan jadwal  pelaksanaan kampanye;
  7. menetapkan Waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan;
  8. melaksanakan pemungutan suara;
  9. mengumumkan Hasil Pemilihan;
  10. membuat Berita Acara Pemilihan dan Penetapan calon terpilih;
  11. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 10

(1)     Panitia Pengawas pemilihan berjumlah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang, terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Kepolisian Sektor, Kejaksaan, Masyarakat dan atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

(2)     Susunan dan keanggotaan Badan Pengawas Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat.

(3)     Panitia Pengawas mempunyai tugas:

  1. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
  2. menerima laporan penyelenggaraan Pemilihan dari   Panitia pemilihan;
  3. menyelesaikan pelanggaraan yang timbul dalam penyelenggaran pemilihan;
  4. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang atau kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

BAB  V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal  11

 

(1)      Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dipilih langsung oleh warga Ohoi/Ohoi Rat dari calon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

(2)      Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3)      Pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dilaksanakan melalui tahap penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan Calon terpilih.

Pasal 12

Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang berhak dipilih adalah penduduk Ohoi/Ohoi Rat yang memenuhi syarat :

(1) Syarat Umum :

  1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
  3. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Tingkat Pertama         (SLTP) dan atau sederajatnya;
  4. berusia  paling rendah 25 (dua puluh lima) Tahun;
  5. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat;
  6. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
  7. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  hukum tetap;
  8. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
  9. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  10. terdaftar sebagai penduduk  dan bertempat tinggal tetap di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

 

 

(2). Syarat Khusus :

  1. berasal dari mata rumah/keturunan yang menurut adat istiadat dan hukum adat setempat merupakan mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintahah Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan;
  2. memperoleh rekomendasi dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat setempat, apabila karena hal hal khusus tidak terdapat calon dari mata rumah/Keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan;
    1. mengenal dan menguasai daerah dan budaya serta adat istiadat Ohoi/Ohoi Rat setempat;
    2. menetap di Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan  sekurang-kurangnya  6 bulan terakhir secara berturut turut;
    3. memperoleh rekomendasi dari Kepala Ratshap yang membawahi Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.

Pasal  13

Bagi PNS / Anggota TNI dan POLRI apabila dicalonkan / mencalonkan diri , harus melampirkan surat keterangan izin dari Instansi asalnya, dan Surat dinonaktifkan sebagai PNS/Anggota TNI dan POLRI.

Pasal 14

Yang berhak memilih Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah penduduk  Ohoi/Ohoi Rat  yang:

  1. Terdaftar sebagai penduduk Ohoi/Ohoi Rat sekurang-kurangnya 6 bulan   dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau sudah/pernah kawin pada saat pendaftaran dilaksanakan;
  3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VI

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON

Pasal 15

Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan dan penyaringan bakal calon.

Pasal   16

(1)     Penjaringan bakal calon oleh Panitia Pemilihan dilakukan dengan cara membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada mata rumah/keturunan dan atau perorangan dari mata rumah/keturunan yang berhak sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atau kepada mata rumah/keturunan lain yang berdasarkan rekomendasi dari mata rumah/keturunan yang berhak diberikan hak untuk dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang bersangkutan.

(2)     Panitia Pemilihan menetapkan jangka waktu proses penjaringan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan bagi pelaksanaan kegiatan penjaringan.

(3)     Proses penjaringan dilakukan secara terbuka dan transparan serta memudahkan setiap orang mengetahui adanya proses penjaringan tersebut.

Pasal   17

(1) Setelah selesai kegiatan penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Panitia Pemilihan melaksanakan Penyaringan Bakal Calon.

(2) Untuk memudahkan Panitia Pemilihan dalam kegiatan penyaringan, maka setiap bakal Calon wajib menyampaikan berkas kelengkapan administrasi yang terdiri dari:

  1. Surat Peryataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Yang Maha Esa;
  2. Surat Keterangan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  3. Surat Pernyataan Kesediaan dicalonkan menjadi Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat;
  4. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima ) tahun;
  5. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan  hukum tetap;
  6. Surat Izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri;
  7. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan  secara Rohani dan Jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta;
  8. Surat Pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  9. Daftar Riwayat Hidup;
  10. Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  11. Foto Copy Akte Kelahiran;
  12. Pas Foto Calon   ukuran 4 cm x 6 cm  hitam putih masing-masing  4 (empat) lembar;
  13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk  yang masih berlaku.

BAB  VII

PENETAPAN CALON

Pasal  18

(1)     Bakal Calon yang memenuhi persyaratan dinyatakan lolos penyaringan dan ditetapkan  sebagai Calon dengan  Berita Acara oleh Panitia Pemilihan.

(2)     Nama-nama yang ditetapkan sebagai Calon sesuai hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) bersama-sama dengan kelengkapan persyaratan administrasinya  disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dan Panitia Pengawas.

(3)     Nama-nama Calon yang ditetapkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak mengikuti pemilihan.

Pasal 19

(1)      Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.

(2)      Dalam hal salah satu Calon berhalangan tetap, dan dari hasil penjaringan hanya tinggal satu Calon sebelum pemilihan dilaksanakan, maka Panitia Pemilihan melakukan penjaringan untuk menetapkan Calon pengganti selambat-lambatnya 30 hari sejak Calon ditetapkan berhalangan tetap oleh Panitia Pemilihan.

(3)      Dalam hal penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dan hanya tetap tinggal satu Calon, maka Calon yang bersangkutan ditetapkan sebagai Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat oleh Panitia Pemilihan.

(4)      Dalam hal yang bersangkutan mendapat dukungan suara terbanyak, maka Calon yang dipilih dinyatakan menang dan proses pemilihan dinyatakan selesai.

(5)      Dalam hal pemilihan dinyatakan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Panitia  Pemilihan,  menetapkan Calon urutan kedua perolehan suara terbanyak sebagai Calon terpilih pada saat itu juga.

 

BAB VIII

PENETAPAN TANDA GAMBAR

Pasal 20

(1)      Tanda Gambar Surat Suara Pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  diusulkan oleh setiap Calon dan ditetapkan  oleh Panitia Pemilihan.

(2)      Nomor Urut Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat, ditetapkan melalui undian kepada semua Calon  oleh Panitia  Pemilihan, setelah Calon ditetapkan.

(3)      Tanda Gambar dan nomor urut untuk setiap Calon yang telah ditetapkan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Tanda Gambar dan Nomor Urut Calon.

BAB IX

K A M P A N Y E

Pasal 21

(1)      Kampanye dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih paling lama 7 (tujuh) hari  dan masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

(2)      Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman, tentram, dan tertib diawasi oleh Panitia Pengawas.

 

(3)      Materi Kampanye lebih banyak diarahkan kepada Penyampaian Visi, Misi dan Program Calon.

(4)      Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tidak dibenarkan dilakukan dalam bentuk:

  1. pawai atau arak-arakan;
  2. pemberian uang, barang atau fasilitas lain dengan maksud mempengaruhi pemilih;
  3. melakukan provokasi, memfitnah, mengejek, menghina calon lainnya.

(5)      Tata cara penggunaan atribut, tempat dan waktu pelaksanaan kampanye masing-masing Calon diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(6)      Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (4) dan (5),  Panitia Pengawas berwenang menjatuhkan sanksi dalam bentuk pemberian teguran atau peringatan kepada Calon yang bersangkutan.

(7)      Jika teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak dipatuhi oleh Calon, maka Panitia Pemilihan dapat memberhentikan pelaksanaan kampanye atas usul dan saran dari Panitia Pengawas.

BAB  X

PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

Pasal 22

(1)      Penetapan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menetapkan sebagai Calon.

(2)      Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini dihadiri oleh, Panitia Pengawas dan Calon yang berhak dipilih.

(3)      Apabila Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat lebih dari dua orang maka pemilihan dapat dilakukan 2 (dua) kali putaran setelah hasil perhitungan suara menunjukkan tidak ada Calon yang memperoleh suara lebih ½ (setengah) yang menggunakan hak pilih dan dalam hal pelaksanaan pemilihan yang diikuti oleh lebih dari 2 (dua) orang Calon menunjukkan Hasil Perhitungan Suara yang diperoleh salah satu Calon lebih dari ½ (setengah) tambah 1 (satu) maka pemilihan dinyatakan selesai.

(4)      Putaran kedua dilaksanakan untuk Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua.

(5)      Dalam pelaksanaan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, minimal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya ½ (setengah) tambah 1 (satu) orang pemilih.

(6)      Pemilihan putaran kedua paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah pemilihan putaran pertama.

Pasal 23

(1)      Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

(2)      Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos Tanda Gambar Calon yang berhak dipilih dalam Bilik Suara yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan.

(3)      Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang Calon yang hendak dipilih.

(4)      Seorang pemilih yang berhalangan hadir, tidak dapat diwakili dengan cara apapun.

Pasal 24

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia  Pemilihan menyediakan:

  1. papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih;
  2. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan pada bagian kanan atas ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS sebagai tanda Surat Suara yang sah;
  3. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;
  4. bilik Suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
  5. alat coblos;
  6. bantal coblos;
  7. tinta Pemilihan;
  8. daftar nama pemilih;
  9. undangan sebagai pemilih.

BAB XI

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 25

(1)      Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan sebagai pemberitahuan kepada para pemilih tentang hari / tanggal, jam dan tempat  Pemilihan.

(2)      Pemungutan Suara dilaksanakan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Ohoi/Ohoi Rat yang ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan.

(3)      Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, dapat dibuat beberapa buah bilik pemberian suara dalam TPS sesuai kebutuhan.

(4)      Untuk Ohoi/Ohoi Rat yang wilayah pemukiman penduduknya cukup luas dan berpenduduk banyak serta tidak memungkinkan penyelenggaraan pemungutan suara hanya pada 1 (satu) TPS dapat dibentuk beberapa Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara pada TPS-TPS yang ada di Ohoi/Ohoi Rat  tersebut dan dilaksanakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 26

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan  membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia  Penyelenggara Pemilihan.

Pasal 27

 

(1)      Pemilih yang hadir harus membawa surat undangan dan diserahkan kepada  Panitia Penyelenggara Pemilihan melalui pemanggilan nama berdasarkan urutan daftar hadir.

(2)      Jika pemilih tidak mendapat surat undangan akan tetapi nama yang bersangkutan terdaftar dalam daftar pemilih maka yang bersangkutan tetap menggunakan hak pilih setelah melaporkan diri kepada Panitia Penyelenggara Pemilihan.

(3)      Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

(4)      Pemilih yang tidak hadir karena sakit dapat dilayani oleh Panitia  Pemilihan untuk melaksanakan haknya dengan disaksikan oleh masing-masing saksi dan Panitia Pengawas.

(5)      Bagi pemilih yang buta aksara, tuna netra dan cacat fisik dapat menggunakan hak pilihnya dengan bantuan keluarga atau Panitia Pemilihan.

Pasal 28

(1)      Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia  Pemilihan.

(2)      Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

(1)      Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang terletak di luar bilik pemberian suara di depan Panitia  Pemilihan.

Pasal 29

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia  Pemilihan berkewajiban untuk :

a. menjamin penegakan asas demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan;

b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan secara aman, tertib dan lancar. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan menerima saksi dari masing-masing calon yang dibuktikan dengan surat mandate yang diberikan oleh calon untuk mengikuti jalannya pemilihan sampai selesai penghitungan suara;

c.  Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara.

Pasal  30

(1)      Pelaksanaan perhitungan suara, terpusat pada Kantor Ohoi/Ohoi Rat atau tempat lain yang dianggap aman dan representatif dan tidak dibenarkan melaksanakan perhitungan suara sementara pada TPS-TPS oleh KPPS.

Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.

(2)      Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Penyelenggara Pemilihan membaca nama calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

(3)      Yang berwenang menyatakan sah atau tidak sah suatu surat suara hasil pemungutan suara yang diragukan keabsahannya adalah Camat selaku Ketua Panitia Pengawas setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan saksi-saksi.

Pasal  31

(1)      Suara dianggap sah apabila:

a.    memakai surat suara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam  pasal 20 ayat (1);

b.    terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara;

c.     mencoblos  Tanda Gambar yang telah disediakan.

 

(2)      Suara dianggap tidak sah apabila:

a.    tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;

b.    tidak terdapat tanda tangan Ketua dan Sekretaris KPPS pada surat suara;

c.     tidak ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

d.    memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;

e.    mencoblos di luar  garis  tanda gambar yang telah disediakan.

 

(3)      Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih saat itu juga.

 

BAB XII

PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal  32

(1)     Setelah perhitungan suara selesai dilaksanakan, Panitia Pemilihan menyusun dan wajib membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan kepada masyarakat pemilih di tempat pemungutan suara.

(2)   Berita Acara  Hasil Pemilihan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas  ditandatangani oleh Ketua Panitia  Pemilihan dan Para Saksi.

 

(3)   Hasil Pemilihan kemudian disampaikan kepada Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 33

(1)      Apabila Calon berjumlah 2 atau lebih orang maka calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya ½ (seperdua) tambah 1 (satu) suara dari jumlah suara sah dinyatakan sebagai pemenang.

 

(2)     Apabila calon yang  berhak dipilih tidak mendapat suara terbanyak sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.

 

(3)     Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.

 

(4)     Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama maka Pejabat yang berwenang menunjuk Pejabat Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dengan mempertimbangkan usul dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

 

Pasal  34

 

(1). Apabila kedua Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  yang berhak dipilih mendapat dukungan suara sama sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 33 ayat (4), maka diadakan pemilihan ulang.

 

(2)   Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara jalannya Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara.

 

(3)   Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat harus berasal dari calon yang ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan menjadi kewenangan Bupati dengan memperhatikan usul dan saran  dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

 

Pasal 35

 

Keputusan Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat tentang penetapan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dilaporkan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah ditetapkan.

 

BAB XIII

PENGESAHAN DAN PELANTIKAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

Pasal 36

(1)     Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terpilih disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  terpilih.

(2)     Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima Hasil  Penetapan dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat.

Pasal 37

 

(1)   Sebelum dilantik oleh Bupati sesuai ketentuan perundangan yang berlaku,  Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dikukuhkan terlebih dahulu secara adat menurut adat istiadat  dan hukum adat setempat.

 

(2)   Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 38

(1)     Sebelum memangku jabatannya, kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  mengucapkan Sumpah/Janji.

(2)     Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

“Demi Allah / Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya, selaku Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat , dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya, akan selalu taat dan mengamalkan, dan mempertahankan Pancasila, sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku, bagi Ohoi/Ohoi Rat, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 39

(1)     Masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat adalah 6  (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali.

(2)     Pengecualian terhadap ayat (1) untuk masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang diduduki oleh Orong Kai disesuaikan dengan ketentuan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Pasal  40

 

(1)      Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat  memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  secara tertulis, 6 (enam ) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

 

(2)      Pertanggung Jawaban akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  disampaikan 3 (tiga) Bulan sebelum masa jabatan berakhir.

 

(3)      Selambat-lambatnya 3 (tiga) Bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat  segera memproses pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  yang baru.

BAB XVII

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

 

Pasal  41

 

(1)      Apabila sampai akhir masa jabatan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  dan ternyata, tidak dapat menyelesaikan proses pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  definitif, maka Bupati mempunyai kewenangan memberhentikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  dan mengangkat Penjabat Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atas  usul dari Badan Saniri Ohoi/Ohoi Rat .

(2)      Masa jabatan Penjabat Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  paling lama 6 (enam) bulan untuk mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang definitif.


(3)      Penjabat Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

(1)      Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat atau Perangkat Ohoi/Ohoi Rat  yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai selesai masa jabatan.

(2)      Panitia Penyelenggara Pemilihan yang telah ada pada saat, berlakunya Peraturan Daerah  ini tetap menjalankan tugas sampai selesainya kegiatan pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

BAB  XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut  dengan Keputusan  Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

 

 

Disahkan di   Langgur

pada tanggal 12  September  2009

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

 

 

ANDERIAS RENTANUBUN

Diundangkan di Langgur

pada tanggal 12  September 2009

 

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

 

 

 

PETRUS BERUATWARIN

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2009 NOMOR 04

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

NOMOR   04  TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN

PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

 

I.   PENJELASAN UMUM.

Untuk melaksanakan prinsip demokrasi dalam sistem Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Adat merupakan upaya untuk  memberdayakan  fungsi dan peran  kelembagaan  pemerintahan   sebagai wujud  dari prinsip demokarsi.

Struktur pemerintahan pada tingkat desa patut dirumuskan secara baik  sesuai kondisi riil masyarakat  terutama masyarakat adat.  Kebijakan  ini merupakan langkah penting dan strategis  karena merupakan   bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan pada umumnya. Disamping struktur pemerintahan pada umumnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka struktur pemerintahan adat juga  mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan  peluang  untuk  dibentuknya sistem pemerintahan menurut hukum adat dan sistem pemerintahan umum. Bagi wilayah-wilayah yang hukum adatnya   masih berlaku, maka hukum adat tersebut dapat digunakan  dalam menopang proses pembangunan pada wilayah pedesaan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat,  yang dikepalai oleh Orong Kai,  sebagai sistem pemerintahan terendah dibawah Camat pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, mengakomodir sistem Pemerintahan Adat dan Pemerintahan Umum yang  dapat menggerakan sistem pemerintahan pada wilayah  tersebut untuk mempercepat laju pembangunan. Hal itu tidak terlepas dari amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang mengakui pluralisme hukum adat sepanjang masih berlaku dan diakui keberadaannya.  Sistem Pemerintahan Desa  yang dibangun sebelumnya menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979,  lebih berorientasi pada upaya penyeragaman, tanpa memperhatikan pluralisme yang  ada, sehingga berdampak  yang kurang menguntungkan dalam pembangunan masyarakat di wilayah pedesaan.

Dengan  dibukanya  peluang untuk pemberlakuan  ketentuan hukum adat yang mengatur sistem pemerintahan pada wilayah pedasaan atau nama lain, maka   sistem dan mekanisme pemerintahan  yang dikembangkan harus mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat khususnya masyarakat adat.

Tata cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat,  merupakan tuntutan prinsip demokrasi  yang harus ditopang dengan sistem hukum , yang dapat dijadikan sebagai acuan, sehingga dapat melahirkan figur  pemimpin  dengan tetap menghargai  hak-hak  anggota masyarakat,   sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sistem demokrasi yang dibangun tetap memperhatikan sistem pemerintahan pada umumnya, yang akan  melahirkan seorang pemimpin ( Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat/Orong  Kay ) dengan   tidak mengabaikan prinsip-prinsip hukum adat, tetapi memberikan ruang bagi implementasi hukum adat  yang menjiwai nilai-nilai demokrasi dan hak asasi.

Masyarakat adat di Kepulauan Key Kabupaten Maluku Tenggara, sebagian besar masih menghargai figur seorang pemimpin pada  Ohoi/Ohoi Rat berasal dari turunan atau marga/faam yang menurut hukum adat Key berhak menyandang gelar dan kharisma pemimpin tersebut.  Walaupun demikian mekanisme yang dibangun harus tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa meninggalkan nuansa adat Key yang kaya dengan nilai-nilai budaya dan demokrasi. Oleh karena itu  Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian  Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dapat dilaksanakan melalui proses-proses demokratisasi  yang dimulai pada kelompok Faam/Marga dalam sebuah musyawarah, dan terbuka peluang untuk mencalonkan  lebih dari satu orang calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat. Anggota masyarakat adat diberikan  peluang yang sama tanpa diskriminasi  untuk menggunakan hak pilihnya melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum adat dan peraturan perundangan yang berlaku.

Proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat,  tetap mempertimbangkan aspek adat dan ketentuan  perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan sebuah perpaduan yang harmonis.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Cukup jelas

 

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

 

Pasal 4

Cukup jelas

 

Pasal 5

Cukup jelas

 

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan  “memproses pemilihan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat  “adalah  membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang berhak dipilih , menetapkan calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terpilih dan mengusulkan calon Kepala pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat terpilih.

 

Pasal 7

Cukup jelas

 

Pasal 8

Cukup jelas

 

Pasal 9

Cukup jelas

 

Pasal 10

Cukup jelas

 

Pasal 11

Cukup jelas

 

Pasal 12

Ayat  (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan  “ bertaqwa “ dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, dan dinyatakan dengan surat pernyataan.

 

Huruf b

Yang dimaksud dengan  “setia” adalah  tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional  atau dengan kekerasan untuk mengubah  Dasar Negara  serta tidak  pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

 

Yang dimaksud dengan “setia kepada pemerintah” adalah yang  mengakui pemerintahan  yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945.

 

Huruf c

Berpendidikan sekurang-kurangnya  SLTP /sederajat yang dibuktikan dengan  ijazah terakhir  dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

 

Huruf d

Berusia paling rendah 25 tahun  yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan  Kenal Lahir.

 

Huruf  e

Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat yang dibuktikan dengan Surat  Pernyataan.

 

Huruf f

Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri.s

 

Huruf g

Yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri.

 

Huruf  h

Cukup jelas

 

Huruf  i

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan  norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian.

 

Huruf  k

Cukup jelas

 

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

 

Pasal 15

Cukup jelas

 

Pasal 16

Cukup jelas

 

Pasal 17

Ayat (2)

Huruf n

Pas Foto yang dipergunakan adalah Pas Foto yang terbaru.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

 

Pasal 20

Cukup jelas

 

Pasal  21

Cukup jelas

 

Pasal  22

Cukup jelas

Pasal  23

Cukup jelas

 

Pasal 24

Cukup jelas

 

Pasal 25

Cukup jelas

 

Pasal  26

Cukup jelas

 

Pasal 27

Cukup jelas

 

Pasal 28

Cukup jelas

 

Pasal 29

Cukup jelas

 

Pasal 30

Cukup jelas

 

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

 

Pasal 33

Cukup jelas

 

Pasal 34

Cukup jelas

 

Pasal 35

Cukup jelas

 

Pasal 36

Cukup jelas

 

Pasal 37

Cukup jelas

 

Pasal 38

Cukup jelas

 

Pasal 39

Cukup jelas

 

Pasal 40

Cukup jelas

 

Pasal  41

Cukup jelas

 

Pasal  42

Cukup jelas

 

Pasal  43

Cukup jelas

 

Pasal  44

Cukup jelas

 

 

 

L A M P I R A N

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGA

NOMOR   04   TAHUN 2009

 

TENTANG

 

TATA CARA PENCALONAN, PEMELIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

 

LAMPIRAN    PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,   PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA PEMERINTAH OHOI/ OHOI RAT.

NOMOR  04  TAHUN 2009

TANGGAL  12  SEPTEMBER  2009

BENTUK  FORMULIR KELENGKAPAN  CALON KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT TERDIRI DARI :

 

  1. Formulir Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat ( Model.A)

 

  1. Formulir Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ( Model .B)

 

  1. Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.( Model. C)
  2. Formulir Surat Keterangan Tidak Dicabut hak pilihnya, tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana Makar dan tidak pernah dijatuhi  pidana Penjara.     ( Model D)

 

  1. Formulir Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani.( Model.E)

 

  1. Formulir Surat Keterangan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat paling lama 10 tahun  atau dua kali masa jabatan ( Model F)

 

  1. Formulir Surat  Pernyataan  Tidak Pernah melakukan Perbuatan Tercela               ( Model G )

 

  1. Formulir Surat Daftar Riwayat Hidup Kepala Pemerintah Ohoi / Ohoi Rat (Model. H)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODEL. A

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI CALON  KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

 

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama                            :........................................................................ …….

2. Jenis Kelamin                 :........................................................................ …….

3. Tempat dan tanggal       : ……………………………………………………………

Lahir / umum                : ………………………./…………..tahun;

4. Pendidikan  terakhir       : ....................................................................... ……

5. Alamat tempat tinggal    : ………………

 

Sebagai calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia untuk dicalonkan dalam Pemilihan Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

Demikian surat Pernyataan  ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

Dibuat di…..……………………

pada tanggal ..…………………

 

Yang membuat pernyataan,

Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

 



 

 

Meterai

 

 

 

(………………….…………..)

MODEL .B

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

1. Nama                            :........................................................................ …….

2. Jenis Kelamin                 :........................................................................ ……

3. Tempat dan tanggal       : ……………………………………………………………

Lahir / umum               : ………………………./…………..tahun;

4. Pendidikan  terakhir       : ....................................................................... ……

5. Alamat tempat tinggal    :........................................................................ ……

....................................................................... ……

 

Menyatakan dengan sebenarnya  bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa  sesuai dengan agama yang saya anut :…………………………...

Demikian surat Pernyataan   ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

Dibuat di…..……………………

pada tanggal ..…………………

 

Yang membuat pernyataan,

Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

 



 

 

Meterai

 

 

 

(..........................................)

MODEL C

SURAT PERNYATAAN

SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 45 DAN KEPADANEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

Yang bertanda tangan di bawa ini :

 

1. Nama                            :........................................................................ …….

2. Jenis Kelamin                  :........................................................................ ……

3. Tempat dan tanggal         : …………………………………………………………

Lahir / umum                 : ………………………./…………..tahun;

4. Pendidiskan  terakhir         : ....................................................................... ……

5. Alamat tempat tinggal       :........................................................................ ……

....................................................................... ……

 

Menyatakan dengan sebenarnya  bahwa saya sebagai calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara , Undang-Undang Dasar  Negara Republik Indonesia  Tahun 1945 dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945  dan  Kepada  Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian surat  Pernyataan   ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

Dibuat di…..……………………

pada tanggal ..…………………

 

Yang membuat pernyataan,

 

 

Meterai

Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

 

 

(......………………………………………….……..)

MODEL. D

SURAT KETERANGAN

TIDAK DICABUT HAK PILIH, TIDAK PERNAH DIHUKUM PENJARA KARENA  TINDAK PIDANA MAKAR DAN TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARAN

Ketua Pengadilan Negeri……………………….., menerangkan bahwa :

 

1. Nama                            :........................................................................ ……

2. Jenis Kelamin                 :........................................................................ ……

3. Tempat dan tanggal       : ……………………………………………………………

Lahir / umum               : ………………………./…………..tahun;

4. Pendidiskan  terakhir      : ....................................................................... ……

5. Alamat tempat tinggal    :........................................................................ ……

....................................................................... ……

 

berdasarkan   hasil pemeriksaan catatan criminal , menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon  Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  tersebut tidak  pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan  perzinahan, perjudian, minum-minuman keras  dan Narkoba serta perbuatan tercela lainnya

Demikian surat  Keterangan    ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

Dibuat di…..……………………

pada tanggal ..…………………

 

Ketua Pengadilan Negeri

 



 

 

 

(...................…………..)

MODEL.E

 

SURAT KETERANGAN

HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA

ROHANI DAN JASMANI

Dokter penguji Rumah Sakit :………………………… menerangkan bahwa:

 

1. Nama                            :........................................................................ ……

2. Jenis Kelamin                 :........................................................................ ……

3. Tempat dan tanggal       : ……………………………………………………………

Lahir / umum               : ………………………./…………..tahun;

4. Pendidiskan  terakhir      : ....................................................................... ……

5. Alamat tempat tinggal    :........................................................................ ……

....................................................................... ……

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan / pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani  calon Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat  dinyatakan mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban  sebagai Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

Demikian surat  keterangan   ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

..……………………………………

Dokter Penguji

Rumah Sakit ………………………..

 

 

(……………………………………….)

MODEL. F

 

SURAT  PERNYATAA

BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI  KEPALA PEMERINTAH OHOI

/OHOI RAT

SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

 

1. Nama                            :........................................................................ ……

2. Jenis Kelamin                 :........................................................................ ……

3. Tempat dan tanggal       : ……………………………………………………………

Lahir / umum               : ………………………./…………..tahun;

4. Pendidiskan  terakhir      : ....................................................................... ……

5. Alamat tempat tinggal    :........................................................................ ……

....................................................................... ……

 

menyatakan  dengan sebenarnya  bahwa saya sebagai calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  belum pernah menjabat sebagai kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  selama dua kali masa jabatan yang sama

 

Demikian surat  Pernyataan   ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

Dibuat di…..……………………

pada tanggal ..…………………

 

Yang membuat pernyataan,

 

 

Meterai

Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

 

 

(................................... …………..)

MODEL. G

 

SURAT KETERANGAN

TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA

Kepala Kepolisian …………………………..………… menerangkan bahwa :

 

1. Nama                            :........................................................................ ……

2. Tempat dan tanggal       : ..............................................................................       lahir/umur

....................../....................tahun;

3. Jenis kelamin                 : Laki-laki/Perempuan *)

4. Pekerjaan                      : ..........

5. Alamat tempat tinggal    : .......................................................................

 

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan criminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama calon  Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat  tersebut tidak  pernah melakukan perbuatan tercela dan sebagai bukti terlampir hasil tes narkoba oleh tim pemeriksa.

Surat Keterangan ini dibuat dengan sebemarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat  calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

Dibuat di  ………………

Pada Tanggal : …………….

Kepala Kepolisian

……………………………………..

 



 

 

(………………………………………………..)

MODEL. H

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KEPALA PEMERINTAH OHOI/OHOI RAT

 

  1. Nama                          :........................................................................ …….
  2. Tempat dan tanggal      :........................................................................ ……
  3. Alamat tempat tinggal  :........................................................................ ……

……

  1. Jenis kelamin               : Laki-laki/Perempuan *)
  2. A g a m a                    :........................................................................ ……
  3. Status Perkawinan        : a. belum/sudah/pernah kawin *)

b. nama istri/suami : …………………………………….

  1. Pekerjaan                    : …………………………………………………………….
  2. Riwayat Pendidikan      : a.  …………………………………………………………

b.  …………………………………………………………

c.  …………………………………………………………

d.  …………………………………………………………

e.  …………………………………………………………

f.  ………………………………………………………….

  1. Pengalaman Organi-     : …………………………………………………………….

sasi                               ……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

…………………………………………………………..

10.Pengalamam Pekerjaan ;……………………………………………………:… ….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

11.Lain-lain                      : …………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

 

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat.

 

 

………………………………

 

Calon Kepala Pemerintah Ohoi/Ohoi Rat

Yang membuat pernyataan,

 



Meterai

 

 

 

(………………………………….)

Keterangan :

*) Coret yang tidak diperlukan.

 


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday200
mod_vvisit_counterYesterday3029
mod_vvisit_counterThis week200
mod_vvisit_counterLast week14770
mod_vvisit_counterThis month56293
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2649638

We have: 50 guests online
Your IP: 54.81.216.254
 , 
Today: Oct 26, 2014

Who's Online

We have 76 guests online