• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1985 Susunan Org Pem. Des

Susunan Org Pem. Des

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor     : 02                 Tahun : 1986                  Seri  : D                Nomor :

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 03 TAHUN  1985

 

TENTANG

 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

 

 

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan roda pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai perkembangan pembangunan, maka dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 1981 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 pasal 3 ayat (4) tentang Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
    1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
    2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
    3. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1979  tentang  Pemerintahan Desa;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.
  •  

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESADAN PERANGKAT DESA.

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Pemerintah Desa adalah pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat;
  • Perangkat Desa adalah pembantu pemerintah desa dalm pelaksanaan tugasnya;
  • Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa;
  • Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan pembantu-pembantunya;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Lembaga Musyawarah Desa adalah Lembaga Permusyawaratn Desa yang keanggotaannya terdiri dari Kepala Dusun, Pemimpin Lembaga-Lembaga kemasyarakatan dan pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan.

 

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DAN PERANGKAT DESA

 

BAGIAN PERTAMA

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

 

Pasal 2

 

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari :

  • Kepala Desa;
  • Lembaga Masyarakat Desa;
  • Perangkat Desa.

(2) Susunan Organisasi Lembaga Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

  • Ketua;
  • Sekretaris;
  • Anggota.

(3) Jumlah anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit – dikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak – banyaknya 15 (lima belas) orang, tidak termasuk Ketua dan Sekretaris;

(4) Perangkat Desa sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari :

  • Sekretaris Desa;
  • Kepala – Kepala Dusun.

(5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a terdiri dari :

  • Sekretaris Desa;
  • Kepala – Kepala Dusun.

(6)   Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b terdiri dari sedikit dikitnya 3 (tiga) urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Umum dan sebanyak – banyaknya 5 (lima) urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum;

(7) Bagan susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

 

 

BAGIAN KEDUA

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH

DESA DAN PERANGKAT DESA

 

Pasal 3

 

(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa;

(2)  Kepala Desa mempunyai tugas :

  • Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
  • Menjalankan urusan Pemerintahan, Pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban diwilayah Desanya.
  • Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri;
  • Menggerakan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desanya;
  • Melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  • Melaksanakan tugas dalam rangka Pembinaan, Ketentraman, Ketertiban Masyarakat Desa;
  • Melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan kehidupan Masyarakat Desa;
  • Melaksanakan Urusan Pemerintahan lainya yang tidak termasuk dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desanya sendiri.

 

Pasal 4

 

(1)  Lembaga Musyawarah Desa dalam Susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah Permusyawaratan/permufakatan pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa;

(2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat di Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa;

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaiamana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan Musyawarah / Mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

 

Pasal 5

 

(1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa, maupun tugas memimpin Musyawarah/Mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan sunguh – sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan;

(2) Sekretariat Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan berkedudukansebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan Musyawarah/Mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa;

(3) Anggota Lembaga Musyawarah Desa yang terdiri dari Pemuka – Pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh – sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa, serta mempunyai fungsi menyalurkan dalam rapat-rapat Lembaga Musyawarah Desa.

 

Pasal 6

 

(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf, pembantu Kepala Desa, memimpin Sekretariat Desa;

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa;

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
  • Melaksanakan urusan Keuangan;
  • Melaksanakan Administrasi, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
  • Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

 

Pasal 7

 

(1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;

(2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Dusun mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah kerjanya;
  • Melaksanakan Keputusan Desa diwilayah kerjanya;
  • Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

 

Pasal 8

 

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;

(2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya;

(3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :

  • Melaksanakan kegiatan – kegiatan Urusan Pembangunan, Kesejahteraan, Keuangan dan Umum sesuai bidang tugasnya masing – masing;
  • Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

 

BAB III

TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

 

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

 

Pasal 10

 

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas Kepala Desa :

(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Lembaga Musyawarah Desa melaksanakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sekurang kurangnya satu kali dalam setahun;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

(4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

(5) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

 

Pasal 11

 

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab utama di bidang Pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

 

BAB  IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  12

 

Hal – hal yang belum jelas dalam Peraturan Daerah ini akan datur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

 

 

Pasal 13

 

(1) Peraturan daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang;

 

 

 

(2) Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Tual, 14 Pebruari 1985.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K E T U A,

 

 

ALI THAHIR, BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 


DRS. CHR. RAHANRA

 

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 21 Pebruari1986

Nomor   : 188.342/SK/81/1986

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 02 Tahun 1986 seri : D

Pada tanggal                     1986.

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:23  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2689
mod_vvisit_counterYesterday3107
mod_vvisit_counterThis week18378
mod_vvisit_counterLast week30120
mod_vvisit_counterThis month81873
mod_vvisit_counterLast month80425
mod_vvisit_counterAll days2755643

We have: 32 guests online
Your IP: 50.16.75.46
 , 
Today: Nov 29, 2014

Who's Online

We have 57 guests online