• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

PPNS

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :  01                 Tahun : 1988                   Seri  : B                  Nomor :03

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 08 TAHUN  1988

 

TENTANG

 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa sebagai upaya penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta menciptakan ketentraman dan ketertiban maka ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang memuat ketentuan pidana;
  • Bahwa sehubungan denganhal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Undang - Undang    Nomor  8  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Kepegawaian;
  4. Undang - Undang    Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Kehakiman nomor : M – 05 – PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  9. Keputusan Menteri Kehakiman nomor : M - 04 - PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Pearturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara yang termuat dalam ketentuan pidana;
  • Penyidik adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

 

 

BAB II

KEDUDUKAN

 

Pasal 2

 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

 

 

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

 

Pasal 3

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan;

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini karena kewajibannya mempunyai wewenang :

  • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  • Menyuruh berhenti seoarang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  • Melakukan penyitaan benda atau surat;
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  • Memanggil seseorang untuk didiengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang

  • Pemeriksaan Tersangka;
  • Pemasukan rumah;
  • Penyitaan benda;
  • Pemeriksaan surat;
  • Pemeriksaan saksi;
  • Pemeriksaan di tempat kejadian.

(5) Berita Acara sebagaimana tersebut pada ayat (4) pasal ini dikirim pada Penyidik.

 

 

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN

PERSYARATAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kepala Daerah menyampaikan nama-nama calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil kepada menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.

 

Pasal 5

 

(1) Syarat – syarat untuk dapat ditunjuk sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah:

  • Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
  • Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Tingkat Atas atau berpendidikan khusus di bidang Penyidikan dan Teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan baik;
  • Berbadan sehat yang dinyatakan dengan surat keterangan Dokter;

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat atas

  • Meninggal dunia;
  • Atas permintaan sendiri;
  • Pensiun;
  • Melanggar sumpah / janji;
  • Tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini;
  • Sebab – sebab lain.

 

BAB V

PEMBINAAN

 

Pasal 6

 

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Kepala Daerah bekerja sama dengan Instansi Penegak Hukum.

 

 

BAB VI

PEMBIAYAAN

 

Pasal 7

 

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik Pegawai Negeri Sipil dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

 

 

BAB VII

KETENTUAN LAIN

 

Pasal 8

 

Peraturan Daerah ini diberlakukan terhadap seluruh Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana yang ditetapkan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini.

 

 

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

 

Pasal  10

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Tual, 18 Juni 1987.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

 

DRS. CHR. RAHANRA

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Dengan Surat Keputusan tanggal 22 Maret 1989 Nomor 188/SK/103/1989.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tanggal 3 April 1989 Nomor 02  seri : D

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

 

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 08 TAHUN 1988

 

TENTANG

 

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

 

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, khusus pasal 7 ayat (2) telah mengatur tentang pemberian wewenang Penyidik kepada pegawai Negeri Sipil, hal mana telah diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-05-PW.07.03 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-04-PW.07.03 Tahun 1984 Tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pemberian wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksudkan dalam rangka penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah, demi penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa pengaturan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1 dan Pasal 2

 

Pasal 3 ayat (1), (2)

ayat (3)

 

ayat (4), (5)

 

Pasal 5 s/d Pasal 10

:

 

:

:

:

 

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Yang dimaksudkan dengan tindak pidana pelanggaran pada ayat ini adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Monday, 09 August 2010 02:37  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2125
mod_vvisit_counterYesterday1952
mod_vvisit_counterThis week6245
mod_vvisit_counterLast week14479
mod_vvisit_counterThis month87658
mod_vvisit_counterLast month84601
mod_vvisit_counterAll days2591983

We have: 33 guests online
Your IP: 107.21.163.167
 , 
Today: Sep 30, 2014

Who's Online

We have 62 guests online