• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Kedudukan Keu Kades, Sekdes, Kaur dan Kadus

Kedudukan Keu Kades, Sekdes, Kaur dan Kadus

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 4                  Tahun : 1992                   Seri  : D                    Nomor : 02

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 04 TAHUN  1992

TENTANG

 

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,

SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN

DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional maka sebagai pelaksanaan pasal 11 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  3. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun.
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Teritb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN DAN KEPALA-KEPALA DUSUN.

 

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat yang berwenang ialah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan, yaitu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku untuk Kepala Desa, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara  untuk Sekretaris Desa dan Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara untuk Kepala Urusan Dan Kepala Dusun;
  • Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun ialah sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun1979 tentang Pemerintahan Desa;
  • Perangkat Desa ialah Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Desa;
  • Penghasilan tetap ialah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah diberikan secara teratur setiap bulannya;
  • Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa ialah rencan operasional tahunan daripad program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang di jabarkan dan di terjemahkan dalam angka – angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

 

 

BAB II

K E D U D U K A N

 

Pasal 2

 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun ialah Pejabat Pemerintahan Desa yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan pelaksana tugas Pemerintahan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

 

Pasal 3

 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

(2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap dibayarkan oleh Instansi Induk;

(3) Pegawai Negeri yang dipilh/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

(4) Pegawai Negeri yang dipilh/diangkat menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa berhakmendapat kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

(5) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa dikembalikan ke Instansi Induknya.

 

 

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

 

Pasal 4

 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan penghasilan lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

Pasal 5

 

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana di maksud dalam pasal 4 dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yaitu bagi :

 

Kepala Desa setinggi – tingginya sebesar                                   Rp. 60.000,-/bulan.

Sekretaris Desa setinggi – tingginya sebesar                               Rp. 50.000,-/bulan.

Kepala Urusan setinggi – tingginya sebesar                                Rp. 40.000,-/bulan.

Kepala Dusun setinggi – tingginya sebesar                                 Rp. 40.000,-/bulan.

 

 

Pasal 6

 

Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa, Skretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun menerima penghasilan tetap setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yaitu bagi :

Kepala Desa setinggi – tingginya sebesar                                   Rp. 30.000,-/bulan.

Sekretaris Desa setinggi – tingginya sebesar                               Rp. 25.000,-/bulan.

Kepala Urusan setinggi – tingginya sebesar                                Rp. 20.000,-/bulan.

Kepala Dusun setinggi – tingginya sebesar                                 Rp. 20.000,-/bulan.

 

 

Pasal 7

 

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 dapat dipertimbangkan untuk diberikan setiap 4 Tahun sekali setinggi – tingginya 25% dari jumlah penghasilan akhir sesuai dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

 

Pasal 8

 

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

 

 

Pasal 9

 

(1) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Desa sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan sebulannya;

(2) Apabila Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun meninggal dunia dalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Desa, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sebesar empat kali penghasilan sebulan dan diberikan kepada ahliwarisnya yang berhak, disamping diberikan tunjangan gugur dari Pemerintah.

 

Pasal 10

 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut – turut sekurang – kurangnya 7 (tujuh) tahununtuk Kepala Desa dan 9 (sembilan) tahun untuk Perangkat Desa sebagai Pejabat Pemerintahan Desa, diberikan penghargaan sekaligus sebesar dua kali jimlah penghasilan terakhir.

 

Pasal 11

 

(1) Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,pasal 6, pasal7,  pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dibebankan kepada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;

(2) Dalam rangka penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan adanya subsidi perimbangan keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

 

Pasal 12

 

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan 10 dapat diberikan kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

Pasal 13

 

Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 14

 

Peraturan Daerah ini merupakan pedoman untuk Penyusunan Keputusan Desa mengenai Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun.

 

Pasal 15

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

 

Pasal 13

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

Tual, 19 Maret 1992.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 17 September 1992

Nomor   : 342/SK/688/92

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 02  Tahun : 1992  seri : D

Pada tanggal 21 Oktober 1992

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

KEDUDUKAN DAN KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA,

SEKRETARIS DESA, KEPALA-KEPALA URUSAN

DAN KEPALA-KEPALA DUSUN

 


I. PENJELASAN UMUM

 

Bahwa kedudukan Kepala Desa adalah merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itulah maka dalam rangka memberikan dorongan demi mewujudkan motifasi dan semangat kerja yang tinggi, agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, maka kepada Kepala Desa dan Perangkatnya perlu diberikan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa,   Kepala – Kepala Urusan dan Kepala – Kepala Dusun.

Bahwa tunjangan dimaksud diberikan dalam rangka memberikan rangsangan kerja bagi Kepala desa dan Perangkatnya, untuk dengan penuh semangat dan pengabdian yang tinggi akan dapat menyuseskan Pembangunan Desa, guna mencapai cita – cita perjuangan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

 

 

 

 

Pasal 7

 

 

 

Pasal 8

 

Pasal 9

 

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

:

:

:

:

:

:

 

 

 

 

:

 

 

 

:

 

:

 

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Bahwa hal ini mengandung makna apabila seseorang yang dipilih dan diangkat menjadi Kepala Desa yang bukan berasal dari Pegawai Negeri, serta penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan Desa;

Bahwa penghasilan dimaksud disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Desa;

Bahwa adalah tidak mutlak untuk setiap 4 (empat) tahun penghasilan dinaikan apabila Keuangan Desa tidak memenuhi dan kenaikan 25 % adalah patokan tertinggi untuk desa yang memiliki kemampuan;

Bahwa hal ini dapat dimungkinkan apabila desa yang memiliki kemampuan keuangan;

Bahwa hal ini dapat dimungkinkan apabila desa yang memiliki kemampuan keuangan;

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:22  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1081
mod_vvisit_counterYesterday1708
mod_vvisit_counterThis week8946
mod_vvisit_counterLast week13710
mod_vvisit_counterThis month36224
mod_vvisit_counterLast month81608
mod_vvisit_counterAll days2124455

We have: 14 guests online
Your IP: 54.237.134.62
 , 
Today: Apr 17, 2014

Who's Online

We have 30 guests online