• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Tata Cara LPJ Kades

Tata Cara LPJ Kades

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                    Tahun : 1992                   Seri  : B                    Nomor : 03

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 11 TAHUN  1992

TENTANG

 

TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Pimpinan Pemerintaham desa bertanggung jawab kepada Pejabat yang berwenag mengangkat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban dimaksud kepada Lembaga Musyawarah Desa;
  • bahwa lembaga Musyawarah Desa merupakan wadah dan penyalur pendapat masyarakat desa yang merupakan wadah permusyawaratan/permufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa dalam mengambil bagian terhadap pembangunan desa yang keputusan-keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup dan berkembang dalam masyarakat;
  • bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Cara pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dengan Suatu Peraturan Desa.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
  3. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tatacara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Teritb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGGJAWABAN KEPALA DESA

 

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  • Lembaga Musyawarah Desa ialah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan;
  • Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa ialah rencan operasional tahunan daripad program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang di jabarkan dan di terjemahkan dalam angka – angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa;
  • Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa ialah Ketua, Sekretaris dan Ketua-Ketua Bidang.

 

 

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA DESA

 

Pasal 2

 

(1) Kepala Desa menjalankan Hak, wewenang dan kewajiban sebagai pimpinan Pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan Ketertiban sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan Desa;

(2) Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut diatas, Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

 

Pasal 3

 

Keterangan dari pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) seperti tersebut diatas wajib disampaikan kepada Lembaga Musyawarah Desa.

 

Pasal 4

 

Dalam memberikan pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pasal 3 seperti tersebut diatas Kepala Desa perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

 

Pasal 5

 

Dengan tidak mengurangi Ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 tersebut diatas, jika dipandang perlu atas permintaan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota lembaga Musyawarah Desa, Kepala Desa memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

 

 

BAB III

PENYAMPAIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

 

Pasal 6

 

(1) Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) seperti tersebut diatas disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat;

(2) Dalam menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Camat disertai dengan tanggapan dan pendapatnya.

 

Pasal 7

 

Keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 3 seperti tersebut diatas disampaikan dan dibacakan oleh Kepala Desa dalam Rapat Lembaga Musyawarah Desa.

 

Pasal 8

 

Pemberian pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 6 dan pasal 7 disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir Tahun Anggaran selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berikutnya.

 

Pasal 9

 

(1) Permintaan untuk memberikan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 5 disampaikan oleh Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa kepada Kepala Desa secara tertulis disertai alasan dan pertimbangannya dengan memberikan tembusan kepada Camat;

(2) Keterangan peertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pasal 5 disampaikan pula kepada Bupati Kepala Daerah melalu Camat;

(3) Dalam menyampaikan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Camat disertai dengan tanggapan dan pendapatnya.

 

Pasal 10

 

Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) meliputi bidang tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangga sendiri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum.

 

Pasal 11

 

Susunan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) adalah berikut :

  • Pendahuluan;
  • Program kerja dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;
  • Program kerja dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
  • Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
  • Permasalahan yang dihadapi dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud;
  • Lain-lain;
  • Penutup.

 

Pasal 12

 

Keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 meliputi bidang tugas Kepala Desa yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri, yaitu penyelenggaraan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa.

 

Pasal 13

 

Susunan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah berikut :

  • Pendahuluan;
  • Program kerja dibidang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa;
  • Pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa yang meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan;
  • Permasalahan yang dihadapi dan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan dimaksud;
  • Lain-lain;
  • Penutup.

 

Pasal 14

 

Pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 dapat dijadikan bahan bagi Pejabat yang berwenang mengangkat dalam melakukan pembinaan dan bimbingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Dengan tidak mengurangi Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pertanggungjawaban dan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) dapat dijadikan pegangan bagi Pejabat yang berwenang mengangkat dalam mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan antara lain dalam rangka memberi penghargaan dan tanda kesetiaan maupun melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 9 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1979 yaitu :

  • Meninggal Dunia;
  • Atas permintaan sendiri;
  • Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
  • Tidak lagi memenuhi syarat-syarat untuk dipilih menjadi Kepala Desa;
  • Melanggar sumpah dan janji sebagai Kepala Desa;
  • Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Desa.

 

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 15

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Pertanggungjawaban dan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 16

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

 

Pasal 17

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

 

Tual, 13 Juni 1992.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor   : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 03   Tahun 1993  seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916


 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 11 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA


I. PENJELASAN UMUM

 

Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di desa maka Kepala Desa sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerinatahn, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Oleh karena itu, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sebagai Lembaga Permusyawaratan / permufakatan di tingkat Desa.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:00  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday397
mod_vvisit_counterYesterday1469
mod_vvisit_counterThis week9919
mod_vvisit_counterLast week15028
mod_vvisit_counterThis month49301
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2642646

We have: 19 guests online
Your IP: 54.87.75.51
 , 
Today: Oct 23, 2014

Who's Online

We have 54 guests online