• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1992 Tatib Rapat LMD

Tatib Rapat LMD

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  :                    Tahun : 1993                    Seri  : B                   Nomor : 02

 


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR 10 TAHUN  1992

TENTANG

 

TATA TERTIB RAPAT LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka mewujudkan Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan Rapat Lembaga Musyawarah Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Tertib Rapat Lembaga Permusyawaratan Desa.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
  3. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1983 tentang Tata tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.


Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG TATA TERTIB RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA.

 

B A B   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Lembaga Musyawarah Desa ialah Lembaga Permusyawaratan/Pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala-Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-Pemuka masyarakat di desa yang bersangkutan;
  • Keputusan Desa ialah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;

 

 

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

Rapat Lembaga Musyawarah Desa diadakan dalam rangka penetapan Keputusan Desa, penetapan Keputusan Kepala Desa mengenai Pungutan Desa yang bersifat Insidentil, Pemilihan Kepala Desa, penyampaian keterangan pertanggung jawaban Kepala Desa dan lain – lain kebijaksanaan Kepala Desa yang terlebih dahulu harus dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.

 

BAB III

PENENTUAN WAKTU RAPAT

 

Pasal 3

 

Rapat Lembaga Musyawarah Desa diadakan menurut kebutuhan sekurang – kurangnya satu kali dalam satu tahun.

 

Pasal 4

 

Rapat Lembaga Musyawarah Desa dapat dilaksanakan pada setiap hari sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempat.

 

BAB IV

PIMPINAN RAPAT

 

Pasal 5

 

(1) Rapat Lembaga Musyawarah Desa dipimpin oleh ketua Lembaga Musyawarah Desa;

(2) Dalam hal Kepala Desa memberikan keterangan pertanggung jawaban, rapat dipimpin oleh sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dibantu oleh salah seorang anggota Lembaga Musyawarah Desa yang ditunjuk atas persetujuan anggota yang hadir.

 

BAB V

TATA CARA RAPAT

 

Pasal 6

 

(1) Sebelum rapat dimulai setiap anggota Lembaga Musyawarah Desa wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;

(2) Rapat dimulai dan dibuka oleh Pimpinan Rapat jika daftar hadir telah ditandatanganioleh sekurang – kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota;

(3) Anggota yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, harus sizin pimpinan rapat dengan tidak mengganggu jalannya rapat.

 

Pasal 7

 

(1) Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dihadiri oleh Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya dan bila dipandang perlu dihadiri pula oleh Perangkat Pemerintah Desa, Ketua – ketua Rukun Warga, Ketua – ketua Rukun Tetangga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk sebagai anggota Lembaga Musyawarah Desa;

(2) Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya dalam menghadiri rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi sebagai pengarah sedangkan Perangkat Pemerintah Desa, Ketua – ketua Rukun Warga, Ketua – ketua Rukun Tetangga, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang tidak duduk sebagai anggota Lembaga Musyawarah Desa berfungsi sebagai peninjau;

(3) Para peninjau sebagaimana dimaksud ayat (2)harus mentaati segala ketentuan tata tertib rapat dan tidak mempunyai hak suara.

 

Pasal 8

 

(1) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) belumtercapai, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama satu jam;

(2) Jika waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) telah berakhir dan jumlah anggota yang hadir sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) belum juga tercapai, Pimpinan rapat setelah mendengar pertimbangan Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat – lambatnya tiga hari setelah rapat pertama.

Pasal 9

 

(1) Sesudah rapat dibuka Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa/anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) membacakan susunan acara rapat untuk minta persetujuan dari anggota yang hadir;

(2) Apabila susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) telah disetujui oleh anggota yang hadir, maka rapat dilanjutkan;

(3) Susunan acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diubah atas persetujuan anggota yang hadir.

 

Pasal 10

 

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat pimpinan rapat berkewajiban untuk menjelaskan pokok – pokok permasalahan yang akan dibahas;

(2)  Agar pembicaraan dalam rapat lebih mengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) Camat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya memberikan pengarahan.

 

Pasal 11

 

(1) Setiap anggota diberikan kesempatan untuk berbicara setelah mendapat izin dari Pimpinan Rapat;

(2) Pembicara tidak boleh diganggu selama yang bersangkutan masih berbicara dalam batas waktu yang telah ditentukan dantidak menyimpang dari pokok masalah yang dibahas.

 

Pasal 12

 

Pembicaraan mengenai sesuatu masalah dilakukan dalam dua tahap kecuali rapat menetukan lain.

 

Pasal 13

 

(1) Pada permulaan atau selama pembicaraan terhadap sesuatu masalah yang dibahas, pimpinan rapat menetukan mengenai lamanya seseorang anggota berbicara;

(2) Apabila pembicara telah melampaui waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan rapat harus memperingatkan supaya mengakhiri pembicaraannya.

 

Pasal 14

 

(1) Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menentukan jumlah pembicara dalam setiap tahap dan terlebih dahulu mencatatkan namanya;

(2) Urutan pembicara ditentukan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1).

 

Pasal 15

 

(1) Pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yang dibahas tidak diperkenankan;

(2) Apabila Pembicaraan yang menyimpang dari pokok masalah yang dibahas pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicara kembali kepada permasalahan.

Pasal 16

 

(1) Apabila pembicara dalam rapat mempergunakan perkataan – perkataan yang tidak layak dan mengganggu ketertiban atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan – perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka pimpinan rapat memperingatkan supaya pembicaraan tertib kembali;

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud ayat (1) pimpinan rapat memberi kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan – perkataan yang menyebabkan ia diberi peringatan, dan jika ia mempergunakan kesempatan tersebut maka perkataan – perkataan tersebut tidak dimuat dalam Berita Acara Rapat karena dianggap tidak pernah diucapkan.

 

Pasal 17

 

(1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan pimpinan rapat sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) pimpinan rapat memberhentikan yang bersangkutan untuk meneruskan pembicaraan;

(2)  Apabila terjadi pelanggaran pembicaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk tertib jalannya rapat, Camat atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memberikan petunjuk.

 

Pasal 18

 

Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pasal 17 tidak dapat diatasi apabila dianggap perlu pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam setelah mendengar pertimbangan Camat atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

 

Pasal 19

 

Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pasal 18 dibuka kembali pimpinan rapat menjelaskan pokok permasalahan yang dibahas semula.

 

Pasal 20

 

(1) Dalam hal pimpinan rapat berpendapat bahwa pembahasan masalah telah dianggap cukup maka pimpinan rapat menyampaikan pokok – pokok kesimpulan rapat;

(2) Pokok – pokok kesimpulan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) atas dasar musyawarah/mufakat ditetapkan sebagai Keputusan Rapat;

(3) Setelah Keputusan Rapat dibicarakan oleh Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa/anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) dan diterima secara musyawarah/mufakat maka rapat Lembaga Musyawarah desa dianggap telah selesai untuk selanjunya ditutup oleh pimpinan rapat.

 

Pasal 21

 

(1) Selambat – lambatnya 3 (tiga) hari setelah selesai rapat Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa/anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaiman dimaksud pasal 5 ayat (2) segera menyusun Berita Acara Rapat yang memuat;

  • Hari, tanggal dan tempat rapat;
  • Acara rapat;
  • Daftar hadir anggota;
  • Pokok – pokok yang dibahas dan pengarahan Camat;
  • Pokok – pokok hasil pembicaraan para anggota;
  • Pokok – pokok Keputusan Rapat.

(2)  Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), dijadikan dasar penetapan kebijaksanaan selanjunya.


BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 22

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Tata Tertib Rapat Lembaga Musyawarah Desa dan ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

Pasal 23

 

Hal – hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah iniakan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang Mengenai pelaksanaannya.

 

Pasal 24

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

 

Tual, 13 Juni 1992.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 3 Juni 1993

Nomor   : 188.342/SK/371/93

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor : 02   Tahun 1993  seri : B

Pada tanggal 14 juni 1993

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916


PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN 1992

 

TENTANG

 

TATA TERTIB RAPAT LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DESA

 


I. PENJELASAN UMUM

 

Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka peran serta Lembaga Musyawarah Desa sebagai Lembaga Permusyawaratan/Permufakatan yang mempunyai tugas menyalurkan pendapat masyarakat di Desa.

Oleh karena itu Lembaga Musyawarah Desa perlu memusyawarahkan untuk mencapai mufakat atas setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa.

Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, perlu untuk ditumbuh kembangkan Demokrasi Pancasila dalam pelaksanakan setiap rapat – rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana tersebut diatas.

Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Lembaga Musyawarah Desa agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13 ayat (1)

 

 

ayat (2)

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:
:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas .

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Dimaksudkan agar pembicaraan harus sesuai dengan pokok masalah karena ada pula anggota – anggota lain yang ingin mengemukakan saran/pendapat sehubungan dengan masalah yang dibahas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:16  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday808
mod_vvisit_counterYesterday2643
mod_vvisit_counterThis week4890
mod_vvisit_counterLast week14787
mod_vvisit_counterThis month46213
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2639558

We have: 24 guests online
Your IP: 54.87.123.99
 , 
Today: Oct 21, 2014

Who's Online

We have 78 guests online