• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1997 Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum

Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 04                Tahun : 1998                   Seri  : D                   Nomor : 04

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 05 TAHUN  1997

 

TENTANG

 

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN UMUM

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • bahwa Petumbuhan sikap dan perilaku masyarakat pada menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, indah, dan tertib dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan ;
  • bahwa untuk terjaminnya kebersihan, keindahan dan ketertiban umum, maka perlu adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam rangka menjaga dan memelihara serta meningkatkan lingkungan yang bersih, sehat, indah dan tertib secara berkesinambungan ;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  3. Undang - Undang    Nomor  13 Tahun  1980 tentang  Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
    1. Undang - Undang Nomor  4 Tahun  1982  tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3415 );
    2. Undang - Undang Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
    3. Undang - Undang Nomor  24 Tahun  1992  tentang  Tata Ruang Nasional ;
    4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
    5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisi Dampak Lingkungan ;
    6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
    7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
    8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
    9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 1987 tentang Surat Izin Penempatan Kios/Los di Pasar Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
    10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan sebagaimana telah dirubah dan ditambah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1987 ;
    11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pemberian Nomor Rumah / Aatu Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
    12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
    13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Rencana Umum dan Rencana Detail Tata Ruang  kota Tual Tahun 1984 - 2004 ;
    14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 tentang Retribusi Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1992 ;
    15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 10 Tahun 1993 tentang Tempat Berjualan Bagi Pedagang  Opsi dan Pedagang Kaki Lima ;
    16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
    17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 1995 tentang Izin mendirikan bangunan dan Izin undang-Undang gangguan Bagi Perusahaan Industri.


Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA.

 

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kebersihan adalah keadaan bersih dalam rangka memelihara lingkungan ;
  • Keindahan adalah keadaan lingkungan yang teap bersih dan terpelihara serta selalu ditata dengan baik sehingga indah dipandang ;
  • Ketertiban adalah keadaan tertib dalam rangka usaha memelihara lingkungan masyarakat dalam mentaati serta melaksanakan Peraturan perundangan yang berlaku ;
  • Bangunan Adalah Gedung, Rumah Tinggal, Toko, Kedai, Gudang, Hotel, Rumah Makan, Restoran dan lain-lain sejenisnya yang berkaitan dengan pemeliharaan Kebersihan, Kebersihan dan Ketertiban Umum ;
  • Jalan adalah suatu prasarana penghubung darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas jalan ;
  • Jalur hijau adalah jalur atau bagian yang ditanami rumput dan tanaman perintang yang berfungsi menyegarkan hawa dalam kota dan tidak dipergunakan untuk bangunan, perumahan ;
  • Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan dibuat untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah kota ;
  • Lingkungan Hidup adalah suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang meliputi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya ;
  • Sampah adalah barang-barang / benda-benda bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula dan atau barang-barang / benda-benda lainnya yang menurut sifat dan fungsinya harus dibuang, baik berasal dari perorangan, rumah, kantor dan bangunan lainnya serta yang berasal dari tempat-tempat kegiatan perdagangan dan keramaian ;

m.  Saluran adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka/tertutup, gorong-gorong, tanggul, tambak dan pintu air ;

  • Terminal adalah prasarana yang telah ditentukan untuk kepentingan angkutan umum guna mengatur kedatangan dan keberangkkatan kendaraan bermotor yang memuat dan menurunkan orang atau barang serta tempat menunggu bagi penumpang ;
  • Penghuni adalah orang yang mendiami bangunan dan atau pekarangannya, baik pemilik maupun bukan pemilik ;
  • Badan adalah semua bentuk organisasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum seperti panitia, perkumpulan dan sejenisnya ;
  • Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.

 

B A B   II

KEWAJIBAN

 

Pasal  2

 

(1)    Setiap orang diwajibkan untuk berusah kearah terjaminya kebersihan, keindahan dan ketertiban umum dalam daerah ;

(2)    Setiap orang dilarang membuang sampah di tempat-tempat yang tidak disediakan /dipergunakan khusus untuk maksud itu;

(3)    Setiap Instansi Pemerintah, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara / Daerah yang ada di daerah yang melaksanakan kegiatan menyangkut pembangnan fisik kota yang berpengaruh pada ketertiban umum, sepanjang hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan tersendiri, maka diperlukan Izin atau persetujuan dari Kepala Daerah.

 

B A B   III

KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Bagian Pertama

Kebersihan dan keindahan Bangunan

Pasal  3

 

(1)    Setiap penghuni diwajibkan untuk :

  • Memasang papan nomor bangunan pada bagian rumahnya yang mudah dilihat dan dibaca sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku ;
  • Memelihara kebersihan dan keindahan bangunan serta halaman sekitarnya dengan baik dan rapih, termasuk halaman diluar pagar yang berbatasan dengan jalan umum ;
  • Memelihara saluran air yang berada di sekitar bangunan sehingga air dapat mengalir dengan lancar dan tidak mencemarkan ;
  • Membuang sampah ditempat sampah yang khusus disediakan untuk itu ;
  • Menempatkan kotoran hewan dan benda yang berbau busuk yang sengaja ditimbun untuk sutau keperluan di tempat khusus agar tidak mengotori pekarangan, saluran air dan jalan umum serta baunya tidak mengganggu lingkungan ;
  • Memelihara pagar halaman, baik pagar sementara, permanen maupun pagar hidup dimana konstruksinya dari pagar yang berbatasan dengan jalan harus tembus pandang dengan ketinggian 1,5 meter sedangkan pagar samping kiri / kanan dari depan sampai dengan garis sepadan bangunan tingginya 1,5 meter dan pagar samping kiri / kanan mulai dari garis sepadan bangunan kebelakang dengan ketinggian 2 (dua) meter, harus terpelihara dengan baik ;
  • Menebang atau meniadakan pohon-pohon atau dahan-dahan yang nyat-nyata dapat mengganggu , merugikan, membahayakan pihak ketiga ;
  • Membersihkan atau mengosongkan kakus / Septic Tank dengan menggunakan sarana pembuangan kotoran yang tidak mengeluarkan bau busuk dan tidak mengganggu lingkungan ;
  • Mencat / mengapuri bangunan dan pagar agar tetap bersih dan rapih setiap saat.

(2)    Jika bangunan tersebut tidak berpenghuni, maka kewajiban tersebut pada ayat (1) dibebankan kepada pemiliknya atau kuasanya yang ditunjuk untuk itu dalam memenuhi segala kewajibannya.

 

Bagian Kedua

Kebersihan dan Keindahan Jalan, Jalur Hijau dan Taman.

 

Pasal 4

 

(1)    Setiap Jalan, jalur hijau dan taman-taman umum disediakan tempat pembuangan sampah ;

(2)    Pengadaan dan penempatan tempat pembuangan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(3)    Setiap orang atau penumpang kendaraan, baik bermotor atau tidak dilarang membuang sampah di jalan ;

(4)    Setiap kendaraan bermotor maupun tidak diwajibkan menyediakan tempat sampah dalam kendaraannya, baik kendaraan umum, Pribadi maupun Dinas ;

(5)    Setiap pedagang keliling, pedagang kakilima, penjual makanan dan minuman serta penjual buah-buahan diwajibkan menyediakan tempat sampah tersendiri.

 

Bagian Ketiga

Kebersihan dan Keindahan Terminal.

 

Pasal  5

 

(1)    Setiap orang yang masuk / keluar dan mempergunakan sarana / prasarana atau fasilitas yang ada didalam terminal wajib / diharuskan untuk memelihara kebersihan, keindahan dan ketertiban umum ;

(2)    Setiap pemilik bangunan, meja bola sodok / bilyard dan pedagang asongan yang ada di sekitar terminal diwajibkan menjaga kebersihan dan keindahan ;

(3)    Setiap pemilik / pengemudi kendaraan penumpang bus umum dilarang mencuci kendaraan di  dalam kompleks / areal terminal .

 

 

BAB IV

KETERTIBAN UMUM

 

Pasal  6

 

(1)    Setiap bangunan yang dibangun di daerah harus memiliki Izin mendirikan Bangunan (IMB) ;

(2)    Setiap toko, kantor, hotel, restoran, bangunan kantor, perumahan wajib dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran ;

(3)    Setiap penghuni dilarang menyalakan api atau alat penerangan yang bukan listrik dalam toko atau gudang tempat barang-barang mudah terbakar dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang-barang dimaksud tanpa alat pengaman ;

(4)    Setiap orang dilarang menggunakan tanah kuburan dan tanah-tanah lainnya yang terlarang sebagai tempat tinggal dan tempat usaha ;

(5)    Setiap orang dilarang menyalahgunakan sebagai tempat perbuatan asusila, perjudian dan perbuatan amoral lainnya ;

(6)    Setiap pemilik tanah dilarang menelantarkan tanah hak miliknya sehingga mengakibatkan terganggunya kebersihan, keindahan dan ketertiban umum.

 

Pasal  7

 

(1)    Setiap Orang atau Badan dilarang tanpa izin Kepala Daerah :

  • Membongkar lapisan jalan dan trotoar maupun daerah milik jalan (damija) atau menggali untuk dimanfaatkan pemasangan tiang / kabel / pipa / listrik, kabel telepon, gas dan pipa air minum ;
  • Berolah raga dan memainkan alat permainan yang diperlombakan di jalan umum ;
  • Melakukan bongkar muat barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar ;
  • Mendirikan atau menempatkan tempat-tempat penjualan dalam bentuk apapun di tempat-tempat umum ;
  • Menggelarkan barang-barang untuk maksud untuk dijual / diperdagangkan atau mendirikan / menempatkan tempat-tempat penjualan yang tidak disediakan khusus untuk itu di taman-taman, trotoar serta tempat-tempat umum lainnya ;
  • Membuang atau menumpuk dan membongkar kotoran / sampah di jalur hijau dan taman - taman ;
  • Memasang, menempelkan atau menggantungkan benda-benda di jalur hijau, taman-taman, pagar, pohon tiang dan lan-lain di depan rumah ;
  • Menggali jalur hijau dan taman-taman untuk pemasangan tiang, kabel, pipa listrik, kabel telepon, pipa gas dan air minum ;
  • Memotong / menebang pohon tanaman keras yang bergaris tengah / diameter minimal 10 (sepuluh) centimeter yang tumbuh atau berada dimanapun di daerah kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) huruf g ;
  • Menggunakan jalur umum dan trotoar / bahu jalan untuk penyimpanan dan parkir kendaraan.

(2)    Setiap Orang dilarang :

  • Melakukan atau menyuruh tindakan / hal yang nyata-nyata dapat menggangu ketertiban umum seperti bermain-main di jalan umum, menaiki, menulisi, menggambari atau mencoret-coret bangunan-bangunan umum, tembok-tembok, pagar-pagar jalan umum, pohon-pohon dan tiang-tiang diatas jalan umum atau di taman-taman umum ;
  • Menggunakan jalan dan trotoar / badan jalan sebagai tempat bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang-barang/benda, baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai, maupun barang-barang/benda-benda bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut sifatnya semula ;
  • Mencuci kendaraan di jalan atau diatas trotoar / badan jalan ;
  • Mandi atau buang air besar / kecil (MCK) di tempat- tempat umum atau dengan nyata-nyata kelihatan dari jalan umum, mempunyai atau mendirikan jamban di tempat-tempat yang mengganggu pandangan umum atau tetangganya yang menyalahi syarat-syarat kesehatan, ketertiban dan kesusilaan umum serta keindahan dan kebersihan kota ;
  • Meletakan / menggantung jemuran di jalan umum atau pada bagaian depan rumah / pekarangan yang terlihat jelas dari jalan raya ;
  • Membuang sampah / kotoran di pinggir jalan, kedalam selokan dan saluran air (riolen) serta di tepi pantai ;
  • Memanjat, merusak pagar taman serta tanggul alat pengaman, rambu-rambu jalan, jalan dan sarana penerangan jalan umum ;
  • Menginjak, merusak, mengotori, mencabut tumbuh-tumbuhan / pohon pada jalur hijau dan taman ;
  • Mencuci dan memperbaiki kendaraan bermotor atau tidak di jalur hijau dan taman ;
  • Bertempat tinggal atau tidur dan atau mendirikan bangunan di jalur hijau, taman dan tempat-tempat lain yang tidak diperuntukan untuk umum ;
  • Membuang limbah yang dapat mencemari perairan umum dan lingkungan ;
  • Menangkap / menembak burung dan satwa lainnya yang dilindungi dengan alat tembak atau alat apapun ;

m.  Merusak terumbu karang yang berakibat rusaknya habitat dan ekosistemnya di daerah.

 

 

B A B   V

PENERTIBAN HEWAN

 

Pasal  8

 

(1)    Setiap pemilik hewan diwajibkan untuk mencegah / menjaga agar hewannya tidak berkeliaran di pekarangan orang lain, taman-taman umum, lapangan, jalan umum serta tempat-tempat umum ;

(2)    Setiap pemilik hewan diwajibkan memiliki kandang serta memperhatikan kebersihan kandang dimaksud, agar tidak mengganggu orang lain, dan / atau lingkungan ;

(3)    Setiap hewan yang berada di tempat-tempat umum sebagimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai pemilik sehingga dapat ditangkap dan dimusnahkan oleh Kepala Daerah dan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu ;

(4)    Setiap pemilik hewan diwajibkan untuk menjaga dengan sebaik-baiknya agar tidak merugikan pihak lain ;

(5)    Pabila hewan mengeluarkan dan atau menimbulakan suara dengan tidak berkeputusan sehingga menggangu para tetangga, maka pemilik wajib menghentikan gangguan tersebut ;

(6)    Setiap bangkai hewan/binatang harus dikubur/ditanam oleh pemiliknya dengan kedalaman sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) cm dari permukaan tanah, dan dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam ;

(7)    Setiap bangkai yang telah dikubur / ditanam tidak boleh digali kembali, kecuali atas perintah yang berwajib ;

 

B A B   VI

PENGAWASAN

 

Pasal  9

 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

 

B A B   VII

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal  10

 

(1)    Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4 ayat (3), (4) dan (5), pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), (2) dan (4) diancam dengan pidana kurungan selam-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2)    Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

B A B   XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

 

Pasal  11

 

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 12

 

(1)  Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

  • Menerima  laporan atas pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  • Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  • Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  • Mengambil sidik jari dan memotret sesorang ;
  • Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan perkara;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya ;
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2)  Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

  • Pemeriksaan tersangka ;
  • Pemasukan Rumah ;
  • Penyitaan Benda ;
  • Pemeriksaan Surat ;
  • Pemeriksaan Saksi ;
  • Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara.

(3)  Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

B A B   IX

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal  13

 

Hal - hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai Pelaksanaannya.

 

Pasal  14

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di          :  T u a l

Pada Tanggal          :   8 Juli 1997

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan Tanggal : 31 Maret 1998
Nomor   : 188.342 - 128 tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor  02  Tahun 1998   seri :D

Pada tanggal 6 April 1998

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  05  TAHUN  1997

 

TENTANG

 

KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN KETERTIBAN UMUM

DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Suasana bersih, indah, tertib merupakan dambaan setiap orang dan untuk mewujudkan diperlukan adanya upaya dan kerja keras semua pihak, baik dari Pemerintah maupun setiap anggota masyarakat.

Bahwa demi terjaminnya kebersihan, keindahan dan ketertiban umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, maka diperlukan adanya aturan yang mengatur pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan pembangunan daerah yang semakin terus meningkat sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan nasional.

Bahwa Untuk itu, perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 dan Pasal 2

 

Pasal 3 ayat (1)

huruf a, b dan c

huruf d

 

 

 

huruf e s/d i

ayat (2)

 

Pasal 4 s/d pasal 6

 

Pasal 7 ayat (1)

huruf a

 

 

huruf b s/d j

ayat (2)

 

Pasal 8 Ayat (1) dan (2)

Ayat (3)

 

 

 

Ayat (4)

 

 

 

 

Ayat (5)

Ayat (6)

 

Pasal 9 s/d pasal 11

 

Pasal 12 s/d pasal 14

:

 

 

:

:

 

 

 

:

:

 

:

 

 

:

 

 

:

:

 

:

:

 

 

 

:

 

 

 

 

:

:

 

:

 

:

Cukup jelas

 

 

Cukup jelas.

Dimaksudkan bahwa sampah-sampah dikumpul harus dimasukan pada tempat sampah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, agar mempermudah pengangkutannya ketempat pembuangan sampah.

Cukup jelas.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

 

Yang dimaksudkan dengan daerah milik jalan, yaitu meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.

Cukup jelas

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Dimaksudkan bahwa setiap pemilik hewan peliharaan berkewajiban untuk menjaga hewan tersebut dengan baik, sehingga tidak mengganggu dan atau merugikan orang lain.

Dimaksudkan bahwa pemilik hewan peliharaan yang bersangkutan membersihkan kotoran yang dikeluarkan oleh hewan peliharaannya dan atau menghentikan suara hewan peliharaannya yang tidak berkeputusan sehingga mengganggu orang lain.

Cukup jelas

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 17:20  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1906
mod_vvisit_counterYesterday2837
mod_vvisit_counterThis week23954
mod_vvisit_counterLast week14770
mod_vvisit_counterThis month80047
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2673392

We have: 41 guests online
Your IP: 54.167.75.155
 , 
Today: Oct 31, 2014

Who's Online

We have 69 guests online