• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Galian C

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 02                  Tahun : 1998                     Seri  : A                 Nomor :

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  04  TAHUN  1998

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang dapat dikelola untuk meningkatkan pendapatan Daerah ;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
  8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaaan di Bidang Pajak Daerah ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;

 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

 

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C ;
  • Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan bahan galian golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan ;
  • Pajak Terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut perundang-undangan perpajakan daerah ;
  • Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;
  • Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menetukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
  • Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
  • Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

 

B A B   II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

 

Pasal  2

 

(1)      Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dipungut pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C.

(2)      Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

(3)      Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

 

  1. Asbes ;
  2. Batu Tulis ;
  3. Batu Setengah Permata ;
  4. Batu Kapur ;
  5. Batu Apung ;
  6. Batu Permata ;
  7. Bentonit ;
  8. Dolomit ;
  1. Feldspar ;

     

  2. Garam Batu (halite) ;

     

  3. Grafit ;
  4. Granit ;
  5. Gibs ;
  6. Kalsit ;
  7. Kaolin ;
  8. Leusit ;
  1. Magnesit ;
  2. Mika ;
  3. Marmer ;
  4. Nitrat ;
  5. Opsidien ;
  6. Oker ;
  7. Pasir dan Kerikil ;
  8. Pasir Kuarsa ;
  9. >
  10. erlit ;
  1. Phospat ;
  2. Talk ;
  3. Tanah Serap (fullers earth) ;
  4. Tanah Diatome ;
  5. Tanah Liat ;
  6. Tawas (alum) ;
  7. Tras ;
  8. Yarosif ;
  9. Zeolit

 

Pasal  3

 

(1)      Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galain golongan C.

(2)      Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan eksploitasi bahan galian golongan C.

 

 

B A B   III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

 

Pasal  4

 

(1)      Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.

(2)      Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/ tonase hasil eksploitasi dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis bahan galian golongan C.

(3)      Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing masing jenis bahan galian golongan C ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat.

(4)      Harga standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan bahan galian golongan C.

 

Pasal  5

 

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

 

 

B A B   IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

 

Pasal  6

 

(1)      Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

(2)      Besarnya pajak yang teruntang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

 

 

B A B   V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

 

Pasal  7

 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

 

Pasal  8

 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

 

Pasal  9

 

(1)      Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2)      SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(3)      SPTPD sebagaimana dimkasud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4)      Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B   VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

 

Pasal  10

 

(1)      Bedasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2)      Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

 

Pasal  11

 

(1)      Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2)      Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat   menerbitkan :

  • SKPDKB ;
  • SKPDKBT ;
  • SKPDN.

(3)  SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :

  • apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  • apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
  • apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

(4)      SKPDKBT  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5)      SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6)      Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

(7)      Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

 

B A B   VII

TATA CARA PEMBAYARAN

 

Pasal  12

 

(1)      Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

(2)      Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3)      Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

 

Pasal  13

 

(1)      Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

(2)      Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(3)      Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(4)      Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

(5)      Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal  14

 

(1)      Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

(2)      Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B   VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

 

Pasal  15

 

(1)      Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2)      Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

(3)      Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat.

 

Pasal  16

 

(1)      Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2)      Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

 

Pasal  17

 

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

 

Pasal  18

 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

 

 

Pasal  19

 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

 

Pasal  20

 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B   IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

 

Pasal   21

 

(1)      Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2)      Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

B A B   X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

 

Pasal  22

 

(1)      Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

  • membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah ;
  • membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar ;
  • mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2)      Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

(3)      Kepala Daerah atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.

(4)      Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

 

B A B   XI

KEBERATAN DAN BANDING

 

Pasal  23

 

(1)      Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat atas suatu :

  • SKPD ;
  • SKPDKB ;
  • SKPDKBT ;
  • SKPDLB ;
  • SKPDN ;

(2)      Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3)      Kepala Daerah atau pejabat dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

(4)      Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

(5)      Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

Pasal  24

 

(1)      Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2)      Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

 

Pasal  25

 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

 

 

B A B   XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal  26

 

(1)      Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada  Kepala  Daerah atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

  • Nama dan alamat Wajib Pajak;
  • Masa Pajak;
  • Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  • Alasan yang jelas.

(2)      Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

(3)      Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4)      Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5)      Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6)      Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

 

Pasal  27

 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

B A B   XIII

K  E  D  A  L  U  W  A  R  S  A

 

Pasal  28

 

(1)      Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.

(2)      Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  • ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

 

B A B   XIV

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal  29

 

(1)  Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua ) kali jumlah pajak terutang.

(2)  Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

 

Pasal  30

 

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

 

B A B   XV

P  E  N  Y  I  D  I  K  A  N

 

Pasal  31

 

(1)      Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)      Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • menerima,  mencari,  mengumpulkan  dan  meneliti  keterangan  atau  laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • meneliti, mencari dan mengumnpulan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut ;
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  • melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
  • menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huru e ;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah ;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • menghentikan penyidikan ;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum Acara Pidana.

 

B A B   XVI

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal  32

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal  33

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di     :  T u a l

Pada Tanggal     :   21 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

 

 

 

 

DRS. MAHMUD TAMHER

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

Disahkan oleh  Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan

Nomor  973.71-978

Tanggal  6 November 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor    02

Tanggal   11  November  1998

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  04  TAHUN  1998

 

TENTANG

 

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

 

 

I.    PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah menetapkan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah.

Atas dasar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tersebut di atas maka lahirlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan bahwa pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi kewenangan untuk dipungut oleh Daerah Tingkat II.

Dengan dasar kewenangan tersebut maka untuk memungut Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu diataur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1 s/d 3

 

Pasal 4 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 5 s/d 9

 

Pasal 10 ayat (1)

ayat (2)

 

 

 

ayat (3)

 

Pasal 11 s/d 20

 

 

Pasal 21 ayat (1)

 

 

ayat (2)

 

Pasal 22 s/d 27

 

Pasal 28 ayat (1)

 

 

 

Ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 29 s/d 33

:

 

:

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

 

 

:

:

 

:

 

:

:

:

 

 

:

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Cukup jelas

 

Yang   dimaksud    dengan     Badan    adalah    suatu  bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Yang  dimaksudkan  dengan  kuasanya   adalah   seorang atau lebih yang mendapat suarat kuasa khusus dari wajib pajak untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPTPD.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

 

Pengurangan,   keringanan   dan    pembebasan   pajak   dapat diberikan dengan pertimbangan antara lain kemampuan membayar dari Wajib Pajak.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Saat    kadaluwarsa   penagiahan   pajak   ini  perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi.

 

Dalam  hal diterbitkan  Surat  Teguran  dan   Surat Paksa, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

-   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

-   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

 

Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 18:13  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday786
mod_vvisit_counterYesterday1469
mod_vvisit_counterThis week8367
mod_vvisit_counterLast week14787
mod_vvisit_counterThis month49690
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2643035

We have: 17 guests online
Your IP: 54.161.247.22
 , 
Today: Oct 23, 2014

Who's Online

We have 36 guests online