• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Parkir & Jalan Umum

Parkir & Jalan Umum

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


 

Nomor  : 05                   Tahun : 1999                  Seri  : B                 Nomor : 03

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 04 TAHUN  1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 1979 Tentang Parkir Kendaraan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah nomor 6 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
  • Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-aerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang - undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Undang - undang    Nomor  13  Tahun  1980  tentang  Jalan     (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 );
  5. Undang - undang    Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  6. Undang - undang    Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
  7. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478 );
  8. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintahan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 );
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasaran dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529 );
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah ;
  15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
  16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum ;
  17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).

     

Mengingat :


Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan dengan peralatan teknik yang berada pada kendaaran itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor ;
  • Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;
  • Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
  • Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
  • Retribusi parkir di tepi jalan umum, yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
  • Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdoRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

 

 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

 

Pasal 3

 

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum;

(2) Tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

 

Pasal 5

 

(1) Orang pribadi atau badan dilarang memparkir kendaaran bermotor di tempat diluar tempat parkir di tepi jalan umum yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;

(2) Pengecualian dari ketetntuan pada ayat (1) pasal ini apabila setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk

 

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal  7

 

Retribusi Parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

 

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal  8

 

Jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan tempat parkir.

 

 

BAB  V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal  9

 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi pengadaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi dan biaya transportasi, dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

 

 

BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan tingkat kepadatan parkir di tepi jalan umum ;

(2) Tingkat kepadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diukur berdasarkan jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir dibandingkan dengan kapasitas tempat parkir di tepi jalan umum;

(3) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

 

Tingkat Kepadatan Parkir

Jenis Kendaraan Bermotor

Tarif sekali Parkir

 

Rendah

 

 

 

Sedang

 

 

 

Tinggi

 

-    Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya

-    Bus, Truk dan alat berat lainnya,

-    Sepeda Motor

 

-    Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya

-    Bus, Truk dan alat berat lainnya,

-    Sepeda Motor

 

-    Sedan, Jeep, Minibus, Pick Up dan sejenisnya

-    Bus, Truk dan alat berat lainnya,

-    Sepeda Motor

 

Rp. 400,-

Rp. 500,-

Rp. 200,-

 

Rp. 500,-

Rp. 600,-

Rp. 250,-

 

Rp. 500,-

Rp. 600,-

Rp. 300,-

 

 

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal  11

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.

 

 

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sekali parkir atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

 

Pasal 13

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

BAB  IX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal  14

(1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi denagn jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  X

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal  16

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

BAB  XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

BAB  XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  18

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka ;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(3) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

 

 

BAB  XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  19

(1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajibn retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) ;

(2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB  XV

K E B E R A T A N

Pasal 20

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

(3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

Pasal 21

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan ;

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

 

Pasal 23

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

 

Pasal 24

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 22 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

 

 

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 25

 

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal 26

 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • diterbitkan Surat Teguran; atau
  • ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB  XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  27

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XX

PENYIDIKAN

Pasal  28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberii wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

 

BAB  XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  29

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 06 Tahun 1979 Tentang Parkir Kendaraan jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah nomor 6 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal  30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 9 januari 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

DRS. M. MACHMUD TAMHER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan Nomor 974.71 - 943 tanggal 31 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 03 Tanggal 6 September 1999 Seri : B

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 04 TAHUN 1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

 

 

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, maka hal ini mengakibatkan meningkatnya pula pengusahaan angkutan kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta meningkatnya pengusahaan angkutan kendaraan bermotor sebagaimana tersebut diatas akan berpengaruh terhadap arus lalu lintas.

Sehubungan dengan hal itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 tahun 1979 tentang ParkirKendaraan jo Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 Tahun 1987 tentang Perubahan dan Tambahan untuk Pertama Kali Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 1979 tentang Parkir Kendaraan, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 maupun disesuaikan dengan perkembangan perekonomian.

 

 

Pasal 1

 

Pasal 2 s/d 4

 

Pasal 5 ayat (1)

 

 

,ayat (2)

 

Pasal 6 ayat (1)

 

 

,ayat (2)

 

Pasal 7 s/d 13

 

Pasal 14 ayat (1)

,ayat (2)

 

 

 

,ayat (3)

 

Pasal 15

Pasal 16 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,Ayat (2)

 

Pasal 17 s/d 24

 

Pasal 25 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (2) dan (3)

 

Pasal 26 ayat (1)

 

 

Ayat (2) huruf a

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 27 s/d 30

:

 

:

:

 

:

 

:

 

:

:

:

:

 

 

 

:

:
:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

 

 

 

 

 

:

 

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Orang pribadi atau badan yang memarkir kendaraan di luar tempat parkir yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berarti merugikan daerah.

Cukup jelas.

 

Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir untuk mencuci kendaran bermotor maupun sebagai garasi berarti merugikan keuangan daerah.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Yang dimaksudkan dengan kuasanya adalah seorang atau lebih yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari Wajib Retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah depata mengajak bekerja sama dengan Badan – Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efesien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasmakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemapuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Untuk itu khusus untuk kendaraan pemadam, mobil sampah, mobil jenazah, ambulans, mobil patroli yang benar-benar digunakan untuk kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dibebaskan dari pungutan retribusi tempat khusus parkir.

Cukup jelas

 

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribui dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

-   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

-   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

 

Cukup jelas

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 14:04  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1170
mod_vvisit_counterYesterday2274
mod_vvisit_counterThis week12608
mod_vvisit_counterLast week17089
mod_vvisit_counterThis month65482
mod_vvisit_counterLast month79490
mod_vvisit_counterAll days2403416

We have: 29 guests online
Your IP: 54.89.106.125
 , 
Today: Jul 25, 2014

Who's Online

We have 45 guests online