• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Pasar & Toko

Pasar & Toko

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA


Nomor  : 08                  Tahun : 1999                   Seri  : B                  Nomor : 06

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 07 TAHUN  1999

TENTANG

 

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

enimbang :
  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan merupakan Retribusi Daerah Tingkat II;
  • bahwa untuk memungut retribusi sebagimana dimaksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

     

  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

     

  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan/ disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
  • Tempat pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara lelang ;
  • Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan ;
  • Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  • Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pentedian fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelolah oleh Perusahaan Daerah (PD) pasar dan pihak swasta ;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
  • Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal;
  • Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SpdoRD, adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan Pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar pertokoan yang dikontrakan.

 

Pasal 3

 

(1) Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

  • Pasar Grosir berbagai jenis barang ;
  • tempat pelelangan ikan, ternak dan hasil bumi ;
  • Pertokoan ;
  • Tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Penyedian fasilitas pasar grosir dan atau  pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

(3) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyedian fasilitas pasar dan atau pertokoan yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta dan Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

 

 

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  5

 

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

 

 

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal  6

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan atau pertokoan.

 

BAB  V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal  7

 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

 

BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, yang sendiri atau kios dan los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian ;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah tersebut ;

(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :

  • Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
  • Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

(4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini meliputi :

  • biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemneliharaan, sewa tanah dan banguna, biaya listrik dan semua biaya rutin/ periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
  • Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
  • Biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset ;
  • Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bungan atas pinjaman jangka pendek.
  • (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b pasal ini ditetpakan dalam persentasi tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan dari modal ;

    (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

     

    LOKASI

    JENIS BANGUNAN

    LUAS

    TARIF

    1. Pasar

    a. Los

    - Semi permanen

    -  Permanen

    b. Kios

    - Semi permanen

    -  Permanen

    c. Pelataran

     

     

    1 m2

    1 m2

     

    1 m2

    1 m2

    1 m2

     

    Rp. 25.000/bln

    Rp. 30.000/bln

     

    Rp. 35.000/bln

    Rp. 40.000/bln

    Rp. 10.000/bln

    2. Pertokoan

     

    1 m2

    Rp.  45.000/bln

    3. Tempat Pelelangan Ikan

     

     

    5 % dari hasil pelelangan


    BAB VII

    WILAYAH PEMUNGUTAN

    Pasal  9

    Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan fasilitas terminal.


    BAB VIII

    MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

    Pasal 10

    Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

     

    Pasal 11

    Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

     

    BAB  IX

    SURAT PENDAFTARAN

    Pasal  12

    (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD ;

    (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya ;

    (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

     

    BAB  X

    PENETAPAN RETRIBUSI

    Pasal 13

    (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi tergutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

    (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dana atau data yang belum terungkap sehingga menyebabkan penembahan jumlah retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRDKBT ;

    (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.


    BAB  XI

    TATA CARA PEMUNGUTAN

    Pasal  14

    (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

    (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.


    BAB  XII

    SANKSI ADMINISTRASI

    Pasal  15

    Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.


    BAB  XI

    TATA CARA PEMBAYARAN

    Pasal  16

    (1) Pembayaran retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka ;

    (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.

    (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah ;

     

    BAB  XII

    TATA CARA PENAGIHAN

    Pasal  17

    (1) Pengeluaran Surat teguram/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

    (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;

    (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.


    BAB  XV

    K E B E R A T A N

    Pasal 18

    (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala daerah atau Pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB ;

    (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas ;

    (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut ;

    (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;

    (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan ;

    (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

    Pasal 19

    (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan

    (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang ;

    (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

     

     

    BAB   XVI

    PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

    Pasal 20

    (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi, dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

    (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal ini harus memberikan keputusan.

    (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

    (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

    (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

    (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 %(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

     

    Pasal 21

    (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :

    (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

    (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

    Pasal 22

    (1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah pembayaran Kelebihan Retribusi.

    (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan  retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud  pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan  pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

     

     

    BAB XVII

    PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

     

    Pasal 23

     

    (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

    (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

    (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

     

     

    BAB XVIII

    KEDALUWARSA PENAGIHAN

     

    Pasal 24

     

    (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

    (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

    (3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.


    BAB  XIX

    KETENTUAN PIDANA

    Pasal  25

    (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

    (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.



    BAB  XX

    PENYIDIKAN

    Pasal  26

    (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

    (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

    (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.



    BAB  XXI

    KETENTUAN PENUTUP

    Pasal  27

    Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

     

     

    Pasal  28

    Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

     

    Ditetapkan di Tual

    pada tanggal 9 januari 1999.

     

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

    KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

    MALUKU TENGGARA

    K e t u a,

     

     

    DRS. M. MACHMUD TAMHER

    BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

    MALUKU TENGGARA,

     

     

     

    DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

     

     

    Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

    Dengan Surat Keputusan Nomor 974.71 - 943 tanggal 31 Agustus 1999.

    Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 06 Tanggal 6 September 1999  Seri : B

     

     

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

    1. PENJELASAN UMUM.
  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    PENJELASAN ATAS

    PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

    NOMOR 07 TAHUN 1999

     

    TENTANG

     

    RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN

     

    Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawb maka diperlukan pengelolaan Retribusi Daerah secara bertanggung jawab guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara, maka  dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, perlu menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang ada guna meningkatkan penerimaan daerah.

    Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 119 tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – Jenis Retribusi Pasar Grosir dana atau Pertokoan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II.

    Untuk memungut retribusi sebagaimana tersebut diatas, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.

     

     

    Pasal 1 s/d 11

     

    Pasal 12 ayat (1)

    ayat (2)

     

     

     

    ayat (3)

     

    Pasal 13

     

    Pasal 14 ayat (1)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ayat (2)

     

    Pasal 15 s/d 22

     

    Pasal 23 ayat (1)

     

     

    Ayat (2) dan (3)

     

    Pasal 24 ayat (1)

     

     

     

    Ayat (2) huruf a

     

     

    huruf b

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ayat (3)

     

    Pasal 25 s/d 28

     

    :

     

    :
    :

     

     

    :

    :

    :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    :

    :

    :

     

    :

    :

     

     

    :

     

    :

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    :

     

    :

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

    Yang dimaksud dengan kuasanya adalah seseorang atau lebih yang mendapat Surat Kuasa Khusus dari wajib retribusi untuk mengisi dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatangani SPdORD.

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

     

    Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah depata mengajak bekerja sama dengan Badan – Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efesien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasmakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

     

    Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemapuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

    Cukup jelas

     

    Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

     

    Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

    Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribui dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

    Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

    -   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

    -   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

     

    Cukup jelas

     

    Cukup jelas

Last Updated on Sunday, 01 August 2010 15:49  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1793
mod_vvisit_counterYesterday4172
mod_vvisit_counterThis week8368
mod_vvisit_counterLast week17361
mod_vvisit_counterThis month5965
mod_vvisit_counterLast month84601
mod_vvisit_counterAll days2510290

We have: 40 guests online
Your IP: 50.19.4.137
 , 
Today: Sep 02, 2014

Who's Online

We have 61 guests online