• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1999 Sampah & Kebersihan

Sampah & Kebersihan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT IIMALUKU TENGGARA


Nomor  : 01                  Tahun : 1999                 Seri  : B                Nomor : 03

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 01 TAHUN  1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa  dengan  telah ditetapkannya Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 199 Tahun 1998 Tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan merupakan jenis Retribusi daerah Tingkat II;
  • bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 6 tahun 1983 Tentang Pungutan Retribusi Sampah dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 20 Tahun 1992 Tentang Perubahan Pertama Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 tahun 1983 tentang Pungutan Retribusi sampah dalam daerah Tingkat II Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
  • Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ( Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
  3. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 );
  4. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 );
  6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699 );
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ( Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264 );
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 );
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Maluku Tenggara ( Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1989 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG  RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  • Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya dapat disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa atau kelurahan diangkut ke TPA ;
  • Tempat Penampungan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah ;
  • Sampah adalah limbah yang berbentuk padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organic dan non organik, logam dan non logam yang dapat terbakar, tetapi tidak termasuk buangan biologis / kotoran manusia dan sampah berbahaya ;
  • Badan atau suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
  • Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
  • Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran retribusi atas jasa pelayanan persampahan / kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kerpentingan orang pribadi atau badan ;
  • Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran ;
  • Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembayaran persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
  • Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
  • Surat  Tagihan  Retribusi Daerah  yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
  • Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah ;
  • Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

 

 

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

 

Pasal 2

 

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan  dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

 

(1)  Obyek retribusi meliputi  :

  • Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke TPA, atau ;
  • Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
  • Penyediaan TPA ;
  • Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2)  Dikecualikan dari obyek retribusi adalah  :

  1. Pelayanan Kebersihan Jalan Umum ;
  2. Pelayanan Kebersihan Taman Ruangan Tempat Umum.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.

 

Pasal  5

 

Setiap orang pribadi atau badan dilarang membuang sampah diluar tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

Setiap orang pribadi atau badan yang berkedudukan di wilayah / daerah, atau mempunyai cabang perusahaan atau perwakilan yang berkedudukan di wilayah / daerah yang memiliki atau menguasai kapal perikanan, kapal niaga atau kapal penumpang yang beroperasi dilarang membuang sampah di laut / pantai wilayah / daerah.

 

BAB  III

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal  6

 

Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB  IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal  7

(1)     Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atu volume sampah.

(2)     Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.

(3)     Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan sampah rumah tangga, perdagangan dan industri.

 

 

BAB  V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal  8

(1) Prinsip dan sasaran dala penetapan struktur dan besarnya tariff retribusi dimaksud untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

 


BAB  VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal 9

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis / volume sampahyang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan, sebagai berikut :

 

  • Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah rumah tangga
  • Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah perdagangan :
  • 1. Rumah Sakit

    2. Puskesmas

    3. Hotel

    4. Hotel dan Restoran

    5. Pabrik

    6. Apotik

    7. Pertukangandan Penggergajian Kayu

    8. Perkantoran Pemerintah/BUMN/BUMD

    9. Bengkel dan Reparasi mobil

    10. Pasar Tradsional/sederhana

    11. Kios/Los

    12. Bioskop dengan Restoran/Kafetaria

    13. Toko dengan Gudang

    14. Kantor Perusahaan dengan Gudang

    15. Kantor Perusahaan dengan Gudang dan rumah tinggal

    16. Gudang Pemerintah

    17. Kantor  Perusahaan dan rumah tinggal.

  • Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah industri :
  • 1. Rumah Sakit

    2. Puskesmas

    3. Hotel

    4. Hotel dan Restoran

    5. Pabrik

    6. Apotik

    7. Pertukangandan Penggergajian Kayu

    8. Perkantoran Pemerintah/BUMN/BUMD

    9. Bengkel dan Reparasi mobil

    10.Bengkel Tambal Ban

  • Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan pemusnahan sampah sampah kapal
  • 1. Kapal Perikanan

    2. Kapal Niaga

    3. Kapal Penumpang kurang dari 10 ton

    4. Kapal Penumpang lebih dari 10 ton

(3) Penggunaan sendiri TPA oleh :

    a. Orang pribadi sebagai pengusaha dan atau badan

    b. Orang pribadi bukan pengusaha

Rp.

 

 

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

 

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

 

 

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

 

Rp.

Rp.

1.500/bln

 

 

10.000/bln

10.000/bln

10.000/bln

5.000/bln

15.000/bln

10.000/bln

20.000/bln

15.000/bln

10.000/bln

10.000/bln

5.000/bln

20.000/bln

20.000/bln

30.000/bln

35.000/bln

20.000/bln

15.000/bln

 

20.000/bln

5.000/bln

10.000/bln

15.000/bln

15.000/bln

10.000/bln

10.000/bln

10.000/bln

15.000/bln

5.000/bln

 

 

20.000/bln

10.000/bln

5.000/bln

10.000/bln

 

3.500/bln

1000/bln

 

 

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal  10

 

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

 

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

 

Pasal 11

 

Masa retribusi pelayanan persampahan / kebersihan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

 

Pasal 12

 

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

BAB  IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

 

Pasal  13

 

(1)     Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

(2)     Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT.

 

 

BAB  X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal  14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

BAB  XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  15

 

(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan ;

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

BAB  XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal  16

 

(1) Pengeluaran surat teguran / penagihan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

BAB  XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal  17

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan  dan pembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur ;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

BAB  XIV

KADALUWARSA PENAGIHAN

 

Pasal  18

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  • Diterbitkan surat teguran, atau
  • Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih  lagi  karena  hak  untuk  melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB  XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal  19

 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang ;

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

BAB  XVI

PENYIDIKAN

 

Pasal  20

 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

  • Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  • Meminta keterangan dan bahan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  • Memeriksa buku-buku, catatan-catatan  dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
  • Menyuruh berhenti dan atau melarang seseoarang meninggalkan ruangan atau tempat pada asaat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
  • Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Menghentikan penyidikan ;
  • Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

BAB  XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal  21

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 Tahun 1983 tenrang Pungutan retribusi Sampah Dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara jo. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 20 tahun 1992 Tentang perubahan pertama Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan tidak berlaku lagi ;

(2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

 

 

Pasal  22

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di Tual

pada tanggal 9 januari 1999.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

DRS. M. MACHMUD TAMHER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. Hi. H.A.  RAHAYAAN

 

 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan

Nomor 974.71 - 943 tanggal 31 Agustus 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

Nomor 01 Tanggal 6 September 1999

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

 

 

DRS. PIET FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 01 TAHUN 1999

 

TENTANG

 

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

 

 

  1. PENJELASAN UMUM.

 

Bahwa dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab maka diperlukan pengelolaan retribusi daerah yang secara professional, guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara. Untuk itu dengan mengacu pada perkembangan daerah dewasa ini dimana semakin meningkatnya penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum, maka perlu penyesuaian dalam penetapan tarif retribusi dengan pendapatan masyarakat serta penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah.

 

Untuk itu maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor 6 Tahun 1983 tentang Pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Tingkat II Maluku Tenggara jo. Peraturan Daerah nomor 20 Tahun 1992 tentang perubahan pertama Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Pungutan Retribusi Sampah Dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan Undang – Undang nomor 18 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997.

 

Bahwa untuk maksud tersebut diatas maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

 

 

  1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

 

Pasal 2 s/d Pasal 4

 

Pasal 5 ayat (1)

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 6 s/d Pasal 12

 

Pasal 13 ayat (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ayat (2)

 

Pasal 14 s/d pasal 16

 

Pasal 17 ayat (1)

 

 

 

 

Ayat (2) dan ayat (3)

 

Pasal 18 ayat (1)

 

 

 

Ayat (2) huruf a

 

 

 

huruf b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayat (3)

 

Pasal 19 s/d pasal 22

 

:

 

:

:

 

 

:

:

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

:

:

 

 

 

:

:

 

 

:

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

:

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Orang pribadai atau badan yang membuang sampah diluar tempat sampah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berarti menggangu lingkungan.

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam kegiatan ini bukan berarti bahwa Pemerintah daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pungutan retribusi, Pemerintah daerah depata mengajak bekerja sama dengan Badan – Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara efesien. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasmakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

 

Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemapuan wajib retribusi. Sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

 

Cukup jelas

 

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

 

Dalam hal diterbitkannya surat teguran, surat teguran kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

 

Yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langusung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribui dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

 

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata – nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah, Contoh :

-   Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran / penundaan pembayaran;

-   Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

 

Cukup jelas

 

Cukup jelas

Last Updated on Monday, 09 August 2010 00:08  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday353
mod_vvisit_counterYesterday2701
mod_vvisit_counterThis week12726
mod_vvisit_counterLast week16170
mod_vvisit_counterThis month79753
mod_vvisit_counterLast month79490
mod_vvisit_counterAll days2417687

We have: 18 guests online
Your IP: 54.80.188.4
 , 
Today: Jul 31, 2014

Who's Online

We have 25 guests online