• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Kec KUR

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 1                    Tahun : 2001                            Seri  : D                    Nomor : 01

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR   01 TAHUN 2001

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU  PULAU  KUR

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil umumnya, dan khususnya Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Kur Mangur , dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Desa dan kelurahan, potensi ekonomi, sosial buadaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat , maka Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Kur perlu ditingkatkan dan dibentuk menjadi Kecamatan;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Kur .
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN  MALUKU  TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU KUR  DI KABUPATEN  MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB   I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah  adalah  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati  Maluku Tenggara;
  • Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten   yang dipimpin Kepala Kecamatan  ;
  • Camat adalah  Kepala Kecamatan  yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat isriadat setempat yang diakui dalam sistem  pemerintah nasional dan berada dibawah Daerah Kabupaten;

BAB   II

PEMBENTUKAN   BATAS   WILAYAH   DAN   IBU   KOTA

 

Pasal  2

 

Dengan    Paraturan   Daerah    ini   dibentuk  Kecamatan    Pulau-pulau    Kur dalam

wilayah Kecamatan  Pulau-pulau Kei Kecil  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Pasal   3

 

Kecamatan  Pulau-pulau Kur berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau  Kei Kecil  yang terdiri  atas  wilayah  yang meliputih :

  • Desa Tubyal;
  • Desa Finolan;
  • Desa Lokwirin;
  • Desa Kamear;
  • Desa Kamara;
  • Desa Warkar;
  • Desa Yapas;
  • Desa Romoin;
  • Desa Hirit;
  • Desa Niela;
  • Desa Tiflen;

 

Pasal  4

 

Dengan terbentuknya  Kecamatan  Pulau-pulau Kur sebagaimana dimaksud dalam pasal   2  Peraturan  Daerah  ini  dikurangi Wilayah Kecamatan  Pulau-pulau  Kei Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal   3  Peraturan Daerah ini.

Pasal    5

 

Kecamatan Pulau-pulau Kur   mempunyai batas wilayah :

  • Sebelah Utara dengan  Laut Seram;
  • Sebelah Selatan  dengan Laut Arafura;
  • Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
  • Sebelah Barat dengan  Laut Banda.

 

Pasal   6

 

Batas wilayah sebagaimana dimaksud  dalam pasal 5 Peraturan Daerah  ini dituangkan  dalam Peta yang sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   7

 

Ibu Kota Kecamatan  Pulau-pulau Kur berkedudukan di  Fatbuak.

 

 

BAB   III

KEWENANGAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN

 

Pasal   8

 

Dengan terbentuknya  Kecamatan Pulau-pulau Kur , maka kewenangan kecamatan dimaksud meliputih bidang  pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan   yang dilimpahkan oleh Bupati.

 

Pasal  9

 

(1). Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau-pulau Kur Mangur  diangkat Seorang Camat dan perangkat Kecamatan lainnya untuk  Kecamatan dimaksud  sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)   Untuk melengkapi perangkat  pemerintahan  kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat  dibentuk Cabang-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Dinas.

 

Pasal  10

 

(1)   Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Kur dapat dibentuk kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

(2)   Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

 

Pasal  11

 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Pulau-pulau Kur Mangu akan diatur sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

 


BAB  IV

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  12

 

(1). Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Kur, maka Camat Pulau-pulau Kei Kecil sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan  kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Pulau-pulau  Kur .

(2). Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  selambatnya-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikan Kecamatan Pulau-pulau Kur.

 

Pasal  13

 

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang bergerak yang  dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil  yang berada dalam wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur, tetap merupakan aset Kecamatan   Pulau-pulau Kur.

Pasal  14

 

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Kur  sebagaimana dimaksud dalam pasal  2 Paraturan Daerah ini dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sumber lain yang sah.

BAB  V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal   15

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini  ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  16

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan  Daerah ini dengan  penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Ditetapkan di  Tual

Pada tanggal  13 Agustus 2001

 

Pj. BUPATI   MALUKU  TENGGARA


DRS. RUSLI  ANDI  ATJO

 

 

Diundangkan di Tual

Pada tanggal    13 Agustus 2001

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA


DRS. P.  FAR   FAR

NIP.630001916

 

LEMBARAN      DAERAH     KABUPATEN     MALUKU    TENGGARA   TAHUN     2001 NOMOR  01.

 

 

PENJELASAN  ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR   01  TAHUN   2001

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN KECAMATAN  PULAU-PULAU KUR

DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

 

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil dengan luas Wilayah , Jumlah Penduduk dan jumlah Desa lebih khusus lagi luas wilayah Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Kur  yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal,  5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku  telah yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal,              5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku  telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan dalam perkembangannya Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil, dengan Ibu Kota berkedudukan di Tual, Kecamatan Pulau-pulau Kur dengan Ibu Kota berkedudukan di Fatbuak.

Pemekaran Kecamatan Pulau-pulau Kei Kecil menjadi 2 (dua) Kecamatan dipandang telah memenuhi syarat, baik luas wilayah, jumlah Desa dan jumlah Penduduk, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Desa Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukkan Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan Pembantu, menjadi Kecamatan adalah untuk mengatasi rentang kendali, sekaligus untuk meningkatkan tugas – tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Kur.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1   s.d  2               :  Cukup jelas.

Pasal       3                    :  Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Kur ,termasuk Desa-desa akan  akan dibentuk pada Kecamatan tersebut.

Pasal 4 s.d. Pasal  9        :   Cukup Jelas.

Pasal  10                       :  Untuk mengatasi rentang kendali dalam tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Di Kecamatan Kei Kecil  agar dapat dibentuk Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan Kei Kecil di Pulau-pulau Ta Tayando.

Pasal   11  S.d.16           : Cukup Jelas.

 

 

 

 

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR    :  01 TAHUN 2001

TANGGAL :  13 AGUSTUS 2001

 

 

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 20:24  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 156 guests online