• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration

Kec PP Aru

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA


 

Nomor  : 02                   Tahun : 2001                    Seri  : D                 Nomor : 02

 


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

NOMOR : 02 TAHUN 2001

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN KECAMATAN  PULAU-PULAU ARU  TENGAH DAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU  SELATAN DI  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI      MALUKU   TENGGARA

 

Menimbang :
  • bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kecamatan Pulau-pulau Aru umumnya, dan khususnya Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Tengah, dan Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Selatan, dan adanya aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, maupun memperhatikan perkembangan jumlah penduduk,jumlah Desa dan kelurahan, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat , maka Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan perlu ditingkatkan dan dibentuk menjadi Kecamatan;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawain (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  3. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daeah;
  6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PULAU-PULAU ARU TENGAH  DAN KECAMATAN  PULAU-PULAU ARU SELATAN  DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

BAB   I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  2. Bupati adalah Bupati  Maluku Tenggara;
  3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin Kepala Kecamatan  ;
  4. Camat adalah  Kepala Kecamatan  yang bertugas menjalankan  sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
  5. Desa  adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakaui dalam sistem  pemerintah nasional dan berada dibawah Daerah Kabupatan.

 

 

BAB   II

PEMBENTUKAN   BATAS   WILAYAH   DAN   IBU   KOTA

Pasal  2

Dengan Paraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan dalam wilayah Kecamatan  Pulau-pulau Aru   Kabupaten Maluku Tenggara.

Pasal   3

 

Kecamatan  Pulau-pulau Aru  Tengah berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru  yang terdiri  atas  wilayah  yang meliputi :

 

1)     Desa Maekor;

2)     Desa Maijuring;

3)     Desa Papakula;

4)     Desa Benjina;

5)     Desa Selilau;

6)     Desa Namara;

7)     Desa Gulili;

8)     Desa Jirlai;

9)     Desa Maririmar;

10)    Desa Tanah Miring;

11)    Desa Jursiang;

12)    Desa Sewer;

13)    Desa Wakua;

14)    Desa Karaway;

15)    Desa Dosinamalau;

 

16)     Desa Balatan;

17)     Desa Koijabi;

18)     Desa Mariri;

19)     Desa Warloy;

20)     Desa Algodang;

21)     Desa Irloy;

22)     Desa Warjukur;

23)     Desa Kobror;

24)     Desa Basada;

25)     Desa Kaiwabar;

26)     Desa  Wailay;

27)     Desa  Kwarbola;

28)     Desa Ponom;

29)     Desa Lola;

30)     Desa Warabal;

 

31)    Desa Kobadangar;

32)    Desa Murai;

33)    Desa Fatlabata;

34)    Desa Kobasel Fara;

35)    Desa Kobasel Timur;

36)    Desa Jambu Air;

37)    Desa Gomo-Gomo;

38)    Desa Bemun;

39)    Desa Mesiang;

40)    Desa Longgar;

41)    Desa Apara;

42)    Desa Manjau;

43)    Desa Lorang;

 

 

Pasal   4

 

Kecamatan  Pulau-pulau Aru Selatan  berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan  Pulau-pulau Aru yang terdiri  dari  Wilayah yang meliputi :

 

1)    Desa Batu Goyang;

2)    Desa Salarem;

3)    Desa Meror;

4)    Desa Siya;

5)    Desa Beltubur;

6)    Desa Popjetur;

7)    Desa Dosimar;

8)    Desa Ngaibor;

9)    Desa Fatural;

10)    Desa Gaimar;

11)    Desa Jelia;

 

12)    Desa Karrey;

13)    Desa Jorang;

14)    Desa Gomarmeti;

15)    Desa Doka Timur;

16)    Desa Doka Barat;

17)    Desa Laininir;

18)    Desa Marafenfen;

19)    Desa Ngaiguli’

20)    Desa Feruni;

21)    Desa Kalar-Kalar;

22)    Desa Kabalukin;

23)    Desa Jerol;

24)    Desa Lor-Lor;

25)    Desa Juring;

26)    Desa Eversin;

27)    Desa Gomar Sungai;

28)    Desa Rebi;

29)    Desa Lutur;

30)    Desa Hokmar;

31)    Desa Tabarfane.

 

Pasal  5

(1)  Dengan terbentuknya  Kecamatan   Pulau-pulau Aru Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal   2  Peraturan  Daerah  ini  dikurangi Wilayah Kecamatan  Pulau-pulau Aru sebagaimana diamksud dalam pasal   3  Peraturan Daerah ini.

(2) Dengan terbentuknya Kecamatan Aru Pulau-pulau Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal  2  Peraturan  Daerah  ini dikurangi   dengan Wilayah Kecamatan  Pulau-pulau Aru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini.

 

Pasal    6

 

(1). Kecamatan Pulau - pulau Aru  Tengah  mempunyai batas wilayah :

  • Sebelah Utara dengan  Sungai/Selat Marumbai (Pulau Wokam);
  • Sebelah Selatan  dengan Sungai Maikor;
  • Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
  • Sebelah Barat dengan Laut Arafura.

(2). Kecamatan  Pulau-pulau Aru  Selatan  mempunyai batas wilayah :

  • Sebelah Utara dengan Sungai/Selat Maekor;
  • Sebelah Selatan dengan Laut Arafura;
  • Sebelah Timur dengan Laut Arafura;
  • Sebelah Barat dengan Laut Arafura.

(3). Batas  wilayah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (2)  pasal  ini dituangkan  dalam Peta yang sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal   7

(1)  Ibu Kota Kecamatan  Pulau - pulau Aru  Tengah  berkedudukan di  Benjina.

(2)  Ibu Kota Kecamatan  Aru  Pulau-pulau Selatan  berkedudukan di  Korpui.

 

BAB   III

KEWENANGAN KECAMATAN DAN PEMERINTAHAN

Pasal   8

Dengan terbentuknya  Kecamatan Pulau - pulau Aru  Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan, maka kewenangan kecamatan dimaksud meliputih bidang  pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan   yang dilimpahkan oleh Bupati.

 

Pasal  9

 

(1). Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kecamatan Pulau – pulau  Aru Tengah dan  Kecamatan  Pulau-pulau Aru Selatan  diangkat Seorang Camat dan

perangkat Kecamatan lainnya untuk masing-masing Kecamatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2). Untuk melengkapi perangkat  pemerintahan  kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Cabang-Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah/ Dinas.

 

Pasal 10

 

(1)        Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan  Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan dapat dibentuk kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan Kecamatan  dengan Keputusan Bupati.

(2)        Kecamatan Pembantu dan atau Perwakilan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan  dan kemampuan Daerah.

Pasal   11

 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan akan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 

 

BAB  IV

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  12

 

(1).  Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan kecamatan Pulau-pulau Aru Selatan, maka Camat Pulau-pulau Aru sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisir dan mengatur penyerahan perlengkapan  kantor, arsip, dokumen dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Pulau – pulau  Aru Tengah dan Kecamatan   Pulau-pulau Aru  Selatan.

(2).  Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini  selambatnya-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu   6 (enam) bulan terhitung sejak diresmikan Kecamatan Pulau-pulau  Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau   Aru  Selatan.

 

Pasal  13

 

Tanah, bangunan, barang-barang tidak bergerak, dan barang bergerak yang dimiliki,i  dikuasai     atau    dimanfaatkan    oleh   Kecamatan Pulau-pulau Aru  yang berada dalam wilayah Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan wilayah kecamatan Aru Selatan , tetap merupakan aset Kecamatan   Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan Pulau-pulau  Aru  Selatan.

 

Pasal  14

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan  Pulau-pulau Aru Selatan  sebagaimana dimaksud dalam pasal  2 Paraturan Daerah ini dibebankan pada  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dan sumber lain yang sah.

 

 

BAB  V

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal   15

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini  ditetapkan oleh Bupati.

 

 

Pasal  16

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan  Peraturan  Daerah ini dengan  penempatannya dalam Lembaran  Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di  Tual

Pada tanggal  13 Agustus 2001

 

Pj. BUPATI   MALUKU  TENGGARA

DRS. RUSLI  ANDI  ATJO


Diundangkan di Tual

Pada tanggal  13 Agustus 2001

 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA

DRS. P.  FAR   FAR

NIP.630001916

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN NOMOR  02 SERI : D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN  ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA NOMOR 02 TAHUN 2001

TENTANG

 

PEMBENTUKAN KECAMATAN   PULAU-PULAU ARU TENGAH DAN KECAMATAN ARU SELATAN  DI KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

 

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan Pulau-pulau  Aru dengan luas Wilayah , Jumlah Penduduk dan jumlah Desa lebih khusus lagi luas wilayah Kecamatan Pembantu Kecamatan Pulau-pulau   Aru Tengah dan Kecamatan Aru Selatan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Maluku Nomor 138-679/Tahun 1995, tanggal,  5 Agustus 1995 tentang Pembentukan 26 Perwakilan Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Maluku  telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan dalam perkembangannya perlu dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pulau-pulau Aru, dengan Ibu Kota berkedudukan di Dobo, Kecamatan Pulau-pulau  Aru Tengah dengan Ibu Kota berkedudukan di  Benjina dan Kecamatan Aru Selatan dengan Ibu Kota berkedudukan di Korpui.

Pemekaran Kecamatan Pulau-pulau Aru menjadi 3 (tiga) Kecamatan dipandang telah memenuhi syarat, baik luas wilayah, jumlah Desa dan jumlah Penduduk, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukkan Kecamatan.

Pemekaran Kecamatan, atau Kecamatan Pembantu Aru Utara dan Kecamatan Pembantu Pulau-pulau Aru Tengah ditingkatkan atau dibentuk menjadi Kecamatan adalah untuk mengatasi rentang kendali, sekaligus untuk meningkatkan tugas – tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Pulau-pulau Aru Tengah dan Kecamatan  Aru Selatan.

 

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1 s/d Pasal 2            :  Cukup jelas.

Pasal 3                            :  Wilayah Kecamatan Pp. Aru Tengah dan Kecamatan

Pp. Aru   Selatan   termasuk   desa-desa   yang akan

dibentuk kemudian.

Pasal 4 s/d Pasal 15          :  Cukup jelas.

Last Updated on Sunday, 08 August 2010 20:13  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Who's Online

We have 145 guests online