• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2005 Perda Kelurahan

Perda Kelurahan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Nomor  : 03                        Tahun  : 2005                 Seri  : D                     Nomor  : 06

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  03  TAHUN 2005

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa, dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 127 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara;
  • bahwa, berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara;
  • bahwa, berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu dirubah untuk ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tngkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4339);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  12. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
  14. Keputusan Bersama Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. (lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2002, nomor 13, seri D, tambahan Lembaran daerah nomor 58).

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

     

  • Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan;
  • Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kepala Kecamatan yang selanjutnya disebut Camat adalah unsur Perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas menjalankan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  • Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
  • Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
  • Rukun tetangga dan Rukun warga atau sebutan lain adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk oleh   Masyarakat, diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas, Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan di Kelurahan.

 

 

BAB  II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

 

Pasal 2

 

(1) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

 

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

 

Pasal 3

 

(1) Lurah mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan tugas Pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Perundang – undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah juga mempunyai tugas  :

  • pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  • pemberdayaan masyarakat;
  • pelayanan masyarakat;
  • penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
  • pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

 

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

 

Pasal 4

 

(1)   Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

  • Kepala Kelurahan;
  • Sekretaris Kelurahan;
  • Seksi Pemerintahan;
  • Seksi Pembangunan;
  • Seksi Umum;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi, Kepala Kelurahan, Sekretaris dan Kepala-kepala Seksi serta Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.

 

 

Bagian Keempat

ESELON JABATAN KELURAHAN

 

Pasal 5

 

Eselon, pangkat dan golongan Kepala Kelurahan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala-kepala Seksi disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

 

 

BAB III

TATA KERJA

 

Pasal  6

 

(1) Setiap Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

(2) Setiap Pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing – masing.

 

BAB  IV

KEUANGAN

 

Pasal  7

 

(1) Keuangan Kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana Perangkat Daerah lainnya.

(2) Alokasi   Anggaran   Kelurahan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel – variabel penentu, antara lain :

  • Besaran kewenangan yang dilimpahkan;
  • Jumlah Penduduk;
  • Kepadatan Penduduk;
  • Luas Wilayah;
  • Kondisi Geografis atau Karakteristik Wilayah;
  • Jenis Volume Pelayanan.

 

 

 

 

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

 

Pasal  8

 

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Pasal 9

 

Lurah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat oleh Bupati atas usul Camat

 

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  10

 

(1) Sebelum ada pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan bagi pejabat struktural dalam lingkup Kelurahan, maka pejabat struktural yang ada tetap melaksanakan tugas jabatan sampai ditetapkan lain oleh Bupati.

(2) Bagi pejabat struktural yang jabatan serta nomenklatur jabatannya mengalami perubahan, tetapi melaksanakan tugas dan fungsi yang sama tetap berlaku ketentuan pada ayat (1) pasal ini.

(3) Pengecualian atas ketentuan pada ayat (1) pasal ini apabila pejabat struktural yang jabatannya dihilangkan.

 

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal  11

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara, dinyatakan tidak berlaku.

 

Pasal 12

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

 

 

Disahkan   di   Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

Diundangkan  di  Tual

pada tanggal   18  Agustus  2005

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

 

 

 

Drs. NURDIN RAHAWARIN

Pembina Tkt I

NIP : 010 120 752

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005  NOMOR 06 SERI D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  03   TAHUN 2005

 

TENTANG

 

PEMBENTUKAN ORGANISASI KELURAHAN

DALAM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

 

I.  Penjelasan Umum.

 

Pelaksanaan prinsip otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32          Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah kabupaten dan kota untuk mendorong daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatif serta meningkatkan peran serta masyarakat maupun pengembangan peran dan fungsi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menetapkan berbagai kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat maka kelembagaan perangkat daerah merupakan salah satu aspek yang sangat strategis untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna demi terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sebagaimana tersebut diatas maka perlu membentuk kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 120 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa penataan kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Maluku Tenggara khusus untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah telah terbentuk dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dimana belum termasuk organisasi Kelurahan.

Dengan demikian perlu membentuk Organisasi Kelurahan dengan meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 07 tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Maluku Tenggara untuk disesuaikan.

 

II.  Penjelasan Pasal demi Pasal.

 

Pasal 1 s/d pasal 8            : cukup jelas.

Pasal 9                            : untuk pengangkatan Lurah agar mengutamakan Pegawai yang sudah mengabdi pada kelurahan yang bersangkuntan.

Pasal 10     ayat (1)          : berlaku untuk semua jabatan struktural dalam lingkup Kelurahan.

ayat (2), (3)    : cukup jelas.

Pasal 11 s/d pasal 12        : cukup jelas.

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 103

 

Last Updated on Friday, 06 August 2010 13:50  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2613
mod_vvisit_counterYesterday3029
mod_vvisit_counterThis week2613
mod_vvisit_counterLast week14770
mod_vvisit_counterThis month58706
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2652051

We have: 24 guests online
Your IP: 174.129.74.186
 , 
Today: Oct 26, 2014

Who's Online

We have 50 guests online