• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 2005 Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan

Perda Retribusi Izin Usaha Perikanan

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 28                        Tahun  : 2005                 Seri  : C                     Nomor  : 21

 


 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  10  TAHUN  2005

 

T E N T A N G


RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA

BUPATI  MALUKU  TENGGARA,

 

Menimbang :
  • bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka sebagai implementasi dari amanat pasal 18 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
  • bahwa sehubungan dengan maksud sesuai huruf a diatas maka dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumber daya laut dalam wilayah Kabupaten perlu mengatur ketentuan perizinan bidang usaha perikanan;
  • bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
Mengingat :
  1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemban Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lebaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436);
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 264);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004 Nomor 13 Seri D);

 

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH  KABUPATEN  MALUKU TENGGARA

dan

BUPATI MALUKU TENGGARA

 

MEMUTUSKAN  :

 

Menetapkan :          PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.


B A B   I

KETENTUAN   UMUM

 

Pasal   1

 

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan   :

  1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara:
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  4. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara;
  5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara;
  6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  7. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara;
  8. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
  9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam;
  10. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan perikanan termasuk kegiatan mengumpulkan, memuat, menyimpan, mengolah,mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;
  11. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya untuk tujuan komersial;
  12. Usaha pembudidayaan perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan jenis hasil perikanan lainnya serta memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
  13. Wilayah pengelolaan perikanan adalah perairan dan perikanan sebatas wilayah hukum Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perairan Indonesia dengan batas 4 mil.
  14. Retribusi  Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
  15. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan  pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau potongan Retribusi tertentu;
  16. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
  17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang;
  18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat  SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan  yang  menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
  20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  22. Surat Keputusan keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDKBT, SKDRLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
  23. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi;
  24. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang  Retribusi adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

 

 

B A B    II

NAMA,  OBJEK  DAN  SUBJEK  RETRIBUSI

 

Pasal   2

 

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk melakukan  usaha Perikanan dalam wilayah perairan Kabupaten.

 

Pasal 3

 

Obyek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha perikanan meliputi  :

  1. Usaha Penangkapan Ikan;
  2. Budi daya Mutiara;
  3. Usaha Keramba;
  4. Sero Gantung;
  5. Pembelian Lola, Taripang dan Batulaga.

 

Pasal 4

 

Subyek Retribusi untuk Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dan jenis dokumen perizinan lainnya untuk melakukan usaha perikanan.

 

 

B A B   III

KETENTUAN PERIZINAN

 

Pasal  5

 

(1)   Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha perikanan dalam wilayah daerah wajib memiliki izin usaha perikanan dari Bupati.

(2)   Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3)   Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

 

Pasal 6

 

(1)   Izin Usaha Perikana sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila   :

  • atas permohonan sendiri;
  • masa berlaku izin selesai;
  • diperoleh secara tidak sah;
  • dicabut oleh Bupati.

(2)   Bupati berwenang mencabut izin usaha perikanan karena  :

  • tidak memenuhi lagi persyaratan yang tercantum dalam Izin;
  • melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Pasal 7

 

(1)  Untuk memperoleh Izin Usaha Perikanan orang pribadi atau badan atau kuasanya harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(2)  Untuk kelancaran proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan selaku Unit Teknis.

(3)  Pendelegasian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bersifat tetap dan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali demi kepentingan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

(4)  Tata cara pengajuan permohonan, syarat-syarat untuk memperoleh izin usaha dan tata cara pendelegasian kewenangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

 

Pasal 8

 

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

 

 

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

 

Pasal 9

 

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang digunakan sesuai obyek pungutan.

 

 

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF

 

Pasal 10

 

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara efisien serta ekonomis.

 

 

 

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

 

Pasal 11

 

(1)   Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.

(2)   Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut  :

  1. Usaha Penangkapan Ikan untuk kapal 10 GT kebawah sebesar 0,25 % dari Investasi.
  2. budi daya mutiara sebesar :       - 1 % dari Investasi.

- 1 % dari hasil produksi.

  1. Usaha Keramba sebesar                      Rp.     100.000,- / tahun
  2. Sero Gantung sebesar                         Rp.     100.000,- / tahun
  3. Pembelian Lola, Teripang dan

Batu Laga dan sejenisnya sebesar        Rp.   1.000.000,- / tahun

 

 

 

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

 

Pasal 12

 

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah tempat Izin Usaha Perikanan diberikan.

 

 

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

 

Pasal 13

 

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

 

Pasal 14

 

Saat terutangnya retrribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

 

 

 

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

 

Pasal 15

 

(1)    Wajib Reribusi wajib mengisi SPdORD.

(2)    SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3)    SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya SPdORD oleh wajib retribusi.

(4)    Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

 

 

 

B A B   XI

PENETAPAN  RETRIBUSI

 

Pasal   16

 

(1)      Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)      Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3)      Bentuk, isi serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

 

 

B A B   XII

TATA  CARA  PEMUNGUTAN

 

Pasal   17

 

(1)    Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2)    Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

 

 

B A B   XIII

SANKSI  ADMINISTRASI

 

Pasal  18

 

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

 

 

B A B   XIV

TATA  CARA  PEMBAYARAN

 

Pasal  19

 

(1)    Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum izin diberikan.

(2)    Retribusi yang terutang  dilunasi selambat–lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

(3)    Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

 

 

 

B A B   XV

TATA  CARA  PENAGIHAN

 

Pasal  20

 

(1)        Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.

(2)        Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3)        Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

 

 

 

BAB  XVI

K E B E R A T A N

 

Pasal  21

 

(1)  Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3)  Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan retribusi tersebut.

(4)  Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi  dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

 

Pasal  22

 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

 

 

BAB   XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

 

Pasal 23

 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini  dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur .

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

 

 

BAB XVIII

KEDALUARSA PENAGIHAN

 

Pasal 24

 

(1)Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

  1. diterbitkan Surat Teguran; atau
  2. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.

 

 

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

 

Pasal 25

 

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.

(2) Tindak pidana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

 

 

BAB  XX

P E N Y I D I K A N

 

Pasal 26

 

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah  :

  • menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan    berkenaan dengan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  • meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana  Retribusi Daerah.
  • meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak  pidana di bidang  Retribusi Daerah ;
  • memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
  • melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  • meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang  Retribusi Daerah  ;
  • menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  • memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  • memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  • menghentikan penyidikan;
  • melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

 

 

 

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 27

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka  Keputusan Bupati Maluku Tenggara Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Izin Usaha Perikanan dinyatakan  tidak berlaku lagi.

 

Pasal  28

 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

 

Pasal  29

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

 

Disahkan di Tual

pada tanggal  18  Agustus 2005

 

BUPATI MALUKU TENGGARA,

 

 

 

 

 

 

HERMAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

 

Diundangkan di Tual

pada tanggal  18  Agustus  2005

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MALUKU TENGGARA,

 

DRS. NURDIN RAHAWARIN

Pembina Tk. I

NIP. 010120752

 

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2005 NOMOR 21 SERI C

PENJELASAN ATAS


PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR  10  TAHUN 2005

 

Tentang

 

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

 

I.  Penjelasan Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan perwujudan demokratisasi dibidang pemerintahan karena amanat Undang-undang tersebut lebih mengedepankan Asas Desentralisasi selain Dekonsentrasi dan pembantuan, yang berwujud dalam pelaksanaan “otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab”.

Implementasi daripada otonomi daerah mengandung makna kemandirian  yang antara lain bahwa daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk berprakarsa mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang dirumuskan dalam konsep kebijakan peneyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dalam tatanan bingkai Negara Kesatuan.

Mewujudkan makna dan tujuan otonomi daerah dilaksanakan secara proporsional sesuai potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka upaya pencapaian tujuan otonomi daerah yang antara lain, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat di daerah, pemerataan pembangunan, maka salah satu upaya konkrit yang harus dilaksanakan menyertai pelaksanaan otonomi daerah itu adalah  : “Menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk kepentingan daerah dengan menghormati prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan”.

Kerangka dasar mewujudkan prinsip-prinsip demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berupa kebijakan Pemerintah yang dirumuskan dalam bentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan atau kebijakan Pemerintah Daerah yang dirumuskan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang pada hakekatnya memberikan jaminan kepada semua pihak yang terkait dengan proses pembangunan yang sedang berlangsung di daerah, lebih khusus lagi hal-hal yang terkait dengan hak ataupun kewajiban.

Untuk melaksanakan amanat pasal 18 ayat (3) huruf a, b dan c serta ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rertribusi Daerah, pengaturan pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut Kabupaten Maluku Tenggara sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah serta upaya-upaya pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan sumber wilayah laut baik sumber daya perikanan maupun keanekaragaman hayati dalam wilayah laut Kabupaten agar tetap lestari, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

 

II.  Penjelasan pasal demi pasal.

 

Pasal 1 s/d pasal 4 cukup jelas.
Pasal 5 ayat (1) dan (2) : cukup jelas.
ayat (3) : dimaksudkan bahwa izin tersebut hanya dapat digunakan oleh pemegang izin dan apabila akan dialihkan kepada orang lain maka harus dengan persetujuan Bupati.
Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2) butir 1 : cukup jelas.
butir 2 : investasi yang dimaksudkan adalah hanya sarana bantu produksi atau sarana yang digunakan untuk kegiatan usaha dimaksud.
butir 3,4 : cukup jelas.
Butir 5 : yang dimaksudkan dengan Batulaga dan sejenisnya adalah termasuk Mata Tujuh dan siput-siputan lain yang mempunyai nilai ekonomis.
Pasal 12 s/d pasal 16 : cukup jelas.
Pasal 17 ayat (1) :

yang dimaksudkan dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga.

Dalam proses pemungutan rertribusi, Pemerintah Daerah dengan sangat selektif dapat mengajak bekerja sama dengan badan tertentu yang karena profesionalismenya banyak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pungutan jenis retribusi secara lebih efisien.

Yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terhutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

ayat (2) : cukup jelas.
Pasal 18 s/d pasal 22 : cukup jelas.
Pasal 23 ayat (1) : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan wajib retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.
ayat (2) dan (3) : cukup jelas.
Pasal 24 ayat (1) : Saat kadaluarsa penagihan retribusi perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan hutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
ayat (2) huruf a :

Dalam hal diterbitkan surat teguran maka kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut.

huruf b : yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya sendiri menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah, sedangkan yang dimaksudkan dengan pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara langsung mengakui bahwa ia mempunyai hutang retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contohnya :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran /penundaan pembayaran.

- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

ayat (3) : cukup jelas.
Pasal 25 s/d pasal 29 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 110

Last Updated on Thursday, 05 August 2010 12:34  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1645
mod_vvisit_counterYesterday3107
mod_vvisit_counterThis week17334
mod_vvisit_counterLast week30120
mod_vvisit_counterThis month80829
mod_vvisit_counterLast month80425
mod_vvisit_counterAll days2754599

We have: 62 guests online
Your IP: 23.22.2.150
 , 
Today: Nov 29, 2014

Who's Online

We have 121 guests online