• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda tahun 1991 Penyertaan Modal

Penyertaan Modal

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

Nomor  : 6                 Tahun : 1994                   Seri  : D                  Nomor : 01


PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN  1991

 

TENTANG

 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA KEPADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

 

Menimbang :
  • Bahwa Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Pemerintah Daerah Dapat Melakukan Usaha-Usaha Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah Yang Diatur Dengan Peraturan Daerah;
  • Bahwa Penyertaan Modal Daerah Dimaksud Harus Ditujukan Pada Usaha-Usaha Bersifat Strategis Dan Dapoat Diharapkan Manfaatnya Baik Dalam Meningkatkan Kegiatan Perekonomian Daerah Ataupun Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Daerah;
  • Bahwa Dalam Pelaksanaan Penyertaan Modal Dan Untuk Pengamanan Kekayaan Daerah Dimaksud, Dipandang Perlu Diatur Dengan Suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :
  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ii Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku;
  2. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan Dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah Dan Maluku Tenggara ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Tentang Contoh – Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun1979 Tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun1986 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun1990 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N   :

 

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Kepada Pihak Ketiga.

 

 

B A B  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  1. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II maluku Tenggara;
  2. Pemerintah daerah ialah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tingkat II Maluku Tenggara;
  3. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara;
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggra;
  5. Pejabat yang berwenang ialah Gubernur Kepala Daerah  Tingkat I Maluku;
  6. Modal Daerah ialah Kekayaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin – mesin, inventaris, surat – surat berharga, fasilitas dan hak – hak lainnya;
  7. Penyertaan Modal Daerah ialah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan Modal Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu;
  8. Pihak Ketiga ialah Instansi atau Badan Usaha atau Perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, Usaha Koperasi Swasta Nasional, dan atau Swasta Asing yang tunduk pda Hukum Indonesia;
  9. Badan Pengelola ialah Badan Pengelola Penyertaan Modal daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara pada Pihak Ketiga.

 

 

B A B  III

T U J U A N

Pasal  2

 

(1) Penyertaan Modal daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah;

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip ekonomi Perusahaan.

 

B A B  IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal  3

 

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan dengan cara :

  1. Pembelian Saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan Hukum dan mempunyai prospek baik;
  2. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
  3. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

 

Pasal  4

 

(1) Usaha – usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah;

(2) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memuat materi :

  • Pertimbangan diadakan Penyertaan Modal;
  • Tujuan Penyertaan Modal;
  • Tata Cara Penyertaan Modal;
  • Pembinaan dan Pengawasan;
  • Penentuan mengenai Hasil Usaha;
  • Lain – lain yang dianggap perlu.

(3) Peraturan Daerah dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

 

 

Pasal  5

 

(1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud pasal 4, perlu disediakan dananya terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

(2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diadakan penjajakan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi mengenai jenis dan harga saham dimaksud;

(3) Apabila Kepala Daerah menyetujui jenis dan harga saham sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka untuk pelaksanaannya dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembelian saham dimaksud;

(4) Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

 

Pasal  6

 

(1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT)  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud pada ayat (2) pasal ini, diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dan Pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT;

(3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, memuat materi pokok :

  1. Identitas masing-masing pihak;
  2. Jenis dan nilai modal saham para pihak;
  3. Bidang usaha;
  4. Perbandingan modal;
  5. Hak, Kewajuban dan sanksi-sanksi;
  6. Lain-lain yang dianggap perlu;

(4) Berdasarkan perjanjian dasar dan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3) pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akta Notaris;

(5) Kepala Daerah dapat menunjuk seorang Pejabat atau lebih, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

 

Pasal  7

 

(1) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah;

(2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu adanya pengesahan dari Menteri dalam Negeri;

(3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

 

Pasal  8

 

(1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan daerah dimaksud pasal 4, Kepala Daerah meminta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud;

(2) Setelah mendapat persetujuan Dewan perwakilan Rakyat Daerah sebagaimnan dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian bersma bersyarat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat materi  pokok :

  1. Identitas masing-masing Pihak;
  2. Jenis dan nilai modal dari pihak daerah;
  3. Bidang usaha;
  4. Jangka waktu perjanjian;
  5. Hak dan kewajiban serta sanksi-sanksi;
  6. Lain-lain yang dianggap perlu.

(3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala daerah, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;

Apabila Keputusan Kepala daerah dimaksud tidak mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri, maka perjanjian tersebut menjadi batal;

(4) Terhadap keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) pasal ini, jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, wewenang pengesahan dilimpahkan pada masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD.

 

Pasal  9

 

(1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam persiapan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 ayat (2), Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :

  1. Dinas Pendapatan Daerah;
  2. Bagian Perekonomian;
  3. Bagian Umum;
  4. Bagian Keuangan;
  5. Bagian Hukum;
  6. Badan Pertanahan Nasional;
  7. Unsur tenaga ahli / Konsultan;

(2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usha-usaha penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah;

(3) Apabila dipandang perlu sebelum diambil Keputusan Pengesahan atas Peraturan Daerah dan atau Surat Keputusan Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan petugas untuk mengadakan penelitian ditempat dari segi administrasi, prosedur, fisik, sosial ekonomis dan lain-lain yang diperlukan.

 

 

BAB IV

P  E  M  B  I  N  A  A  N

 

Pasal  10

 

(1) Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan pembinaan umum sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak ketiga;

(2) Dalam melaksanakan pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Menteri Dalam Negeri dibantu oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

(3) Dalam melaksanakan pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah menerima petunjuk dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal  11

(1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga;

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Wilayah/Daerah;

(3) Jika dianggap perlu Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah;

(4) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola dimaksud ayat (3) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal  12

 

(1) Dalam penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak Produksi, kontrak bagi hasil usaha, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi tempat usaha;

(3) Para Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secar profesional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Badan pengelola (jika terbentuk).

 

 

BAB  V

P E N G A W A S A N

 

Pasal  13

 

(1) Menteri Dalam Negeri dan Kepala Daerah yang bersangkutan berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada pihak Ketiga;

(2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah sehubungan dengan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) dan (2), meyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentu) secara berkala (sekali 4 bulan);

(3) Badan pengelola dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), menyampaikan kompilasi laporan termaksud ayat (2) pasal ini, tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga kepada Kepala Daerah sekali dalam setahun;

(4) Kepala Daerah meyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga di daerahnya dan atau diDaerah Tingkat bawahannya kepada instansi atasan sekali dalam setahun.

 

BAB VI

HASIL USAHA

 

Pasal  14

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga yang menjadi hah daerah, yang diperoleh selama tahun anggaran perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukan dalam APBD pada tahun berikutnya.

 

 

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

 

Pasal  15

 

 

Penyertaan modal daerah yang telah dilakukan oleh daerah kepada pihak ketiga sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sesudah Peraturan Daerah ini diundangkan, harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

 

 

BAB VIII

KETENTUAN  PENUTUP

 

Pasal  16

 

(1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara kepada Pihak Ketiga;

(2) Dengan berlakunya Pertauran Daerah ini, maka semua Peraturan yang berkaitan dengan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

(3) Hal-hal yang belum jelas diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

 

 

Pasal 17

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

Tual, 28 September 1991.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

 

 

Hi. A.G.  WOKANUBUN, BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,


DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

 

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Dengan Surat Keputusan

Nomor : 573.71-475  Tanggal               1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara nomor: 01  Tahun 1994 seri :  D  Pada tanggal  12 Juli 1994

 

 

 

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

 

 

DRS. P. FAR - FAR

NIP. 630001916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN 1991

 

TENTANG

 

PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA KEPADA PIHAK KETIGA


 

I. PENJELASAN UMUM

 

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untk meningkatkan pertumnbuhan perekonomian daerah, diperlukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Bahwa sesuai pasal 60 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dapat diadakan usaha-usaha sebagai sumber pendapatan di daerah.

Dengan demikian, maka penyertaan modal daerah pada pihak ketiga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dikelola dalam rangka upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan pengelolaannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Bahwa penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga adalah berupa kekayaan daerah yang belum dipisahkan, baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti : Tanah, Bangunan, Mesin - Mesin, Surat Berharga dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan ditujukan pada usaha-usaha yang sifatnya strategis dan dapat diharapkan manfaatnya, baik dalam meningkatkan kegiatan perekonomian daerah maupun sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5 ayat (1), (2), (3)

ayat (4)

 

 

 

Pasal 6 s/d Pasal 11

Pasal 12 ayat (1), (2)

ayat (3)

 

 

 

Pasal 13s/d Pasal 17

:

:

:
:

:

:

 

 

 

:

:

:

 

 

 

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup Jelas

Oleh karena kesibukan Kepala Daerah, maka dapat ditunjuk seoarang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Cukup jelas

Cukup jelas

Pertanggung jawaban kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dimaksudkan agar Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan modal dimaksud, mengingat kesibukan Kepala Daerah.

Cukup jelas

Last Updated on Friday, 13 August 2010 08:38  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday247
mod_vvisit_counterYesterday2572
mod_vvisit_counterThis week13204
mod_vvisit_counterLast week14479
mod_vvisit_counterThis month5597
mod_vvisit_counterLast month89020
mod_vvisit_counterAll days2598942

We have: 26 guests online
Your IP: 54.196.120.58
 , 
Today: Oct 03, 2014

Who's Online

We have 66 guests online