• Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
  • Pemkab Maluku Tenggara - Administration
Home Perda Perda Tahun 1996 Rutrk Wilayah Kab Tingkat II Malra

Rutrk Wilayah Kab Tingkat II Malra

E-mail Print PDF

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

Nomor  : 1                   Tahun : 1998                 Seri  : D                   Nomor : 01

 


 

PERATURAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR 06 TAHUN  1996

 

TENTANG

 

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA,

Menimbang :

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :

  • Bahwa untuk menciptakan kemudahan dalam melaksanakan pembangunan di Daerah dan untuk meningkatkan keseimbangan pemanfaatan ruang secara pasti ;
  • Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara dalam suatu Peraturan Daerah.

 

  1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku ;
  2. Undang – Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria ;
  3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Kehutanan ;
  4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan ;
  5. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Transmigrasi ;
  6. Undang - Undang    Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok- Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
  8. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
  9. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
  10. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok – Pokok Lingkungan Hidup ;
  11. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1988 ;
  12. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
  13. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ;
  14. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya ;
  15. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan ;
  16. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman ;
  17. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman ;
  18. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan   Ruang ;
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara ;
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air ;
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun1982 tentang Irigasi ;
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun1985 tentang Jalan ;
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun1985 tentang Perlindungan Hutan ;
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah ;
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
  27. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ;
  28. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 tentang Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
  29. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
  30. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri ;
  31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Struktur Tata Ruang Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II ;
  32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
  34. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku ;
  35. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  36. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Maluku Tenggara Nomor 03 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;

 

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara

 

M E M U T U S K A N

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

B A B   I

KETENTUAN  UMUM

Pasal  1

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

  • Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara ;
  • Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II yang selanjutnya disingkat RUTR wilayah Kabupaten adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah – wilayah dalam Daerah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan ;
  • Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan ;
  • Kawasan Budidaya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdayguna dan berhasilguna bagi hidup dan kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian ;
  • Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahkluk lainnya melakukan kegiatannya dan memelihara kelangsungan hidupnya ;
  • Tata Ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang wilayah Daerah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak yang menunjukan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang ;
  • Penataan Ruang adalah proses perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendaliannya ;
  • Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

 

 

 

B A B   II

AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Azas

 

Pasal  2

 

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah didasarkan atas azas :

  • Manfaat yaitu pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam penentuanjenjang fungsi pelayanan kegiatan dan sistim jaringan ;
  • Keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang dalam suatu wilayah ;
  • Kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang ;

 

Bagian Kedua

Tujuan

 

Pasal 3

 

Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten bertujuan untuk :

  • Merumuskan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di Wilayah Daerah ;
  • Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah Daerah Tingkat II ;
  • Menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan Masyarakat di Daerah ;
  • Menyusun rencana rinci Tata Ruang di Daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan ;

 

Bagian Ketiga

Sasaran

 

Pasal 4

 

Sasaran Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

  • Tertatanya kawasan yang berfungsi lindung ;
  • Tertatanya jenjang pusat – pusat pelayanan ;
  • Tertatanya system transportasi ;
  • Tertatanya prasarana dan sarana fasilitas social, ekonomi dan lainnya ;
  • Tertatanya kawasan pusat produksi ;
  • Tertatanya kawasan pemukiman perkotaan dan pedesaan ;

 

Bagian Keempat

Fungsi

 

Pasal 5

 

Fungsi Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah adalah untuk :

  • Sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dalam menyusun program – program dan proyek – proyek pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah ;
  • Sebagai dasar dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah yang sudah ditetapkan.

 

 

B A B   III

KEDUDUKAN, WILAYAH DAN JANGKA WAKTU RENCANA

 

Pasal  6

 

Kedudukan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah adalah :

  • Merupakan penjabaran dari Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Propinsi, kebijaksanaan – kebijaksanaan pembangunan yang berlaku serta dari Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
  • Merupakan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan 5 (lima) Tahun Daerah ;
  • Merupakan dasar penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan.

 

Pasal 7

 

Wilayah perencanaan dalam Rencana Umum Tata Ruang  Daerah adalah Daerah dalam pengertian Wilayah Administrasi seluas 214.958 KM2.

 

Pasal 8

 

Jangka waktu Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah adalah 10 (sepuluh) Tahun.

 

BAB IV

STRUKTUR TATA RUANG

Bagian Pertama

Tata Jenjang Pusat – Pusat Pelayanan

Pasal  9

 

Pusat – pusat pelayanan Regional di Daerah adalah :

Kota Tual dengan hirarki Kota Orde II adalah Kota dengan fasilitas pelayanan tertinggi di Wilayah Daerah berfungsi sebagai pusat pelayanan regional yang melayani Wilayah Daerah, Dobo, Saumlaki, Tepa dan Ilwaki dengan hirarki Kota Orde III adalah Kota dengan fasilitas pelayanan lokal yang lebih rendah dari Kota Orde II dengan tingkat kelengkapan pelayanan lebih tinggi dari Ibukota Kecamatan.

Kota – kota ini melayani beberapa Wilayah Kecamatan yang menjadi satu kesatuan wilayah Larat, Elat, Wonreli, Serwaru, Jerol, Kujabi, Adaud, Sera, Batu goyang, Tayando Yamtel, Tubyal Sermaf, Hollat dan Uf Mar (Danar) tingkat pelayanan Sub Lokal Kecamatan atau Wilayah lain yang mempunyai potensi untuk berkembang lebih besar.

Bagian Kedua

Sistem Transportasi

Pasal 10

 

Sistem Transportasi diarahakan untuk menunjang perkembangan Sosial, Ekonomi, Perdagangan, Pariwisata dan Pertahanan Keamanan Nasional.

 

Pasal 11

 

(1)     Jaringan Perhubungan Darat, terdiri dari :

  • Jaringan Jalan yang terdapat di Kepulauan Kei.
    1. Kei Kecil
      • Jalan yang menghubungkan Tual dengan Ohoidertom dan Tetoat melalui Ohoidertutu ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Nam dan Ngadi melalui Ohoitel ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Sorbat dan Difur melalui Labetawi ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Taar ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke evu dan Namar melaui Debut ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Letvuan melalui Ibra ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Letman, Sitnihoi, ohoitawun, ohoililir dan Ngilngof melalui Kelanit ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Ngayub melalui Kolser ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Ohoinol melalui Yafavun ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Wain, Disuk, Revav dan Warwut melalui Semawi ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Warwut melalui Yatvav ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Mar melalui Danar ;
      • Jalan yang menghubungkan Tual ke Ngabub melalui Langgur ;
      • Jalan jalan yang terdapat dikota Tual.
    2. Kei Besar
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Weduar Feer dan Kilwat melalui Ngafan ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Sather melalui Weduar ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Tamangil Nuhuten melalui Larat ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Nerong, Mata Holat, Ohoiwait, Wetuar dan Ohoiel melalui Waur ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Wetuar melalui Lerohoilim ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Yamtel melaui Ohoilim ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Ohoiraut melalui Ngurdu ;
      • Jalan yang menghubungkan Elat ke Banda Eli dan Ngurbaloat melalui   Ad ;
      • Jalan – jalan yang terdapat dalam Kota Elat.
  • Jaringan jalan yang terdapat di Kepulauan Aru :
    • Jalan yang menghubungkan Dobo ke BBM melalui Lapangan Terbang ;
    • Jalan yang menghubungkan Dobo ke Durjela melalui Wangel ;
    • Jalan yang menghubungkan Jerol ke Batu Goyang dan Karei melalui Popjetor ;
    • Jalan – jalan yang terdapat dikota Dobo.
  • Jaringan jalan yang terdapat di Kepulauan Tanimbar :
    1. Pulau Larat :
      • Jalan yang menghubungkan Larat ke Lamdesar Timur melalui Lamdesar Barat ;
      • Jalan – jalan yang terdapat dalam Kota Larat.
    2. Pulau Fordata :
      • Jalan yang menghubungkan Adodo Fordata ke Romean melalui Sofyanin.
    3. Pulau Yamdena :
      • Jalan Trans Yamdena yang menghubungkan Saumlaki ke Siwahan melaui Arma ;
      • Jalan yang menghubungkan Saumlaki ke Batu Putih melalui Ilngei ;
      • Jalan yang menghubungkan Saumlaki ke Latdalam melalui Lauran ;
      • Jalan yang menghubungkan Saumlaki ke Olilit Lama melalui Olilit Baru ;
      • Jalan – jalan yang terdapat dalam Kota Saumlaki.
  • Jaringan jalan yang terdapat di Kepulauan Babar :
    • Jalan lingkar Pulau Babar yang menghubungkan Tepa ke Imroing melalui Letwurung ;
    • Jalan yang menghubungkan Tepa ke lokasi Lapter melalui Manuwui ;
    • Jalan – jalan yang terdapat dalam Kota Tepa.
  • Jaringan jalan yang terdapat di Kepulauan Leti, Moa, Lakor :
    1. Leti :
      • Jalan lingkar Pualau Leti yang menghubungkan Serwaru – Luhuleli – Nuwewang Tomra melalui Tutwaru ;
      • Jalan dalam Kota Serwaru.
    2. Moa :
      • Jalan lingkar Pulau Moa yang menghubungkan Kaiwatu – Wakarleli – Tonwawan dan Werwaru melalui Klis.
  • Jaringan jalan yang terdapat di Kepulauan Terselatan :
    1. Pulau Kisar :
      • Jalan yang menghubungkan Pantai Nama ke Pantai Jawalang melalui Wonreli ;
      • Jalan yang menghubungkan Wonreli ke Lebelau melalui Yawuru ;
      • Jalan yang menghubungkan Wonreli ke Kiomanumere melalui Letwaru ;
      • Jalan yang menghubungkan Wonreli ke Pura – pura melalui Nomaha ;
      • Jalan yang menghubungkan Wonreli ke Oirata Timur ;
      • Jalan yang menghubungkan Wonreli ke Abusur ;
      • Jalan dalam Kota Wonreli.
    2. Pualu Wetar :
      • Jalan lingkar Pualu Wetar dari Ilwaki ke Ilputih melalui Karbubu, Lurang dan Ilpoki ;
      • Jalan yang menghubungkan Ilwaki dan Naumatang.

(2)   Angkutan Penyeberangan :

Untuk mendukung sistim Transportasi darat melaui jalur jalan raya, maka pengembangan sistim transportasi darat dan penyeberangan ditujukan untuk menunjang dan mendorong berlangsung kegiatan perekonomian wilayah sebagai prasarana utama yang mengangkut hasil pertanian ke pusat pengumpul maupun pusat pemasaran.

Pengembangan sistim prasarana transportasi darat dan penyeberangan inijuga penting untuk mengatasi keterbatasan transportasi laut yang sangat dipengaruhi oleh kondisi musim dan cuaca serta untuk memacu aktivitas pergerakan penduduk mengingat tingkat kepastian dan frekwensi sarana transportasi darat lebih tinggi dibandingkan dengan sarana transportasi laut dan udara. Secara keseluruhan pengembangan transportasi darat dan penyeberangan diarahkan untuk dapat mempercepat tercapainya tujuan pemerataan peningkatan pengembangan wilayah jaringan penyeberangan dimaksud adalah :

  • Tual – Elat – Dobo ;
  • Tual – Larat – Saumlaki ;
  • Dili – Ilwaki – Wonreli – Serwaru ;
  • Wonreli – Serwau – Tepa – Saumlaki.

(3)   Lokasi dan Fungsi Pelabuhan Laut :

  • Pelabuhan Tual.

    Pelabuhan ini ditujukan untuk melayani interaksi antara Daerah dengan wilayah yang lebih luas dan menghubungkan Pusat Orde I dan Pusat – pusat Orde III serta Orde IV.

    Pelabuhan Tual diarahkan dan untuk dikembangkan selain sebagai Pelabuhan Nusantara nuga sebagai Pelabuhan Samudera.

    Sebagai Pelabuhan Samudera Pelabuhan Tual melayani pelayaran antar Negara, sehingga perlu melayani keperluan Eksport dan Import dari dan keluar Negeri.

    Sebagai Pelabuhan Nusantara dan Samudera, Pelabuhan Tual perlu ditingkatkan pelayanannya, yaitu :

    • Peningkatan kemampuan dermaga untuk menampung kapal, baik dalam hal jumlah dan bobot kapal ;
    • Peningkatan kelengkapan fasilitas pelabuhan, seperti gudang, sistim telekomunikasi, sarana bongkar muat dan lain – lain ;
    • Peningkatan pelayanan administrasi dan birokrasi di pelabuhan dalam pelayaran Nusantara dan Samudera.
  • Pelabuhan di Dobo, Saumlaki, Tepa dan Ilwaki/Wonreli, dimaksudkan untuk melayani hubungan antara Kota Orde II dengan Kota Orde III, antara Kota Orde III dan Kota Orde IV. Pelabuhan yang dikembangkan di Kota Orde III diarahkan sebagai pelabuhan yang melayani pelayaran antar Pulau dan Pelayaran Nusantara.

    Pelabuhan – pelabuhan ini diharapakan dapat mendukung pelabuhan Tual dalam hal mendistribusikan dan mengumpulkan barang – barang produksi dan barang – barang konsumsi.

    Untuk pelabuhan – pelabuhan tertentu dimungkinkan untuk berhubungan langsung dengan wilayah luar, seperti Ilwaki, Saumlaki dan Dobo. Untuk memenuhi kebutuhan kegiatan perikanan laut, maka pelabuhan pendaratan ikan yang ada di Dumar dan Kalar – Kalar juga dapat melayani kegiatan yang berskala lokal.

    Pelabuhan di Larat, Elat, Jerol, Koijabi, Batu Goyang, Benjina, Serwaru, Wonreli, Adaud, Seira, Tayando, Tubyal, Sermaf, Holat dan Uf Maar dengan fungsi pelabuhan yang dikembangkan adalah untuk melayani pergerakan antara Kota Orde IV dengan Kota Orde III sebagi pusat kolektor bagi pelayaran – pelayaran tradisional/pelayaran rakyat. Daya tampung dan daya muat pelabuhan ini relatif lebih kecil dari pada pelabuhan yang ada di Kota Orde III.

(4)   Lokasi dan Fungsi Bandar Udara :

  • Bandar Udara Domatubun Langgur di Kota Tual berfungsi sebagai pintu gerbang utama ked an dari Wilayah Daerah lewat udara serta diarahkan untuk menjadi Bandar Udara dengan skala pelayanan domestik.

    Bila suatu ketika Lapangan Terbang Domatubun dipandang tidak dapat dikembangkan menjadi Bandar Udara dengan skala pelayanan domestic, maka Lapangan Terbang Trikora di Letvuan menjadi satu – satunya alternatif untuk dikembangkan bukan hanya untuk penerbangan domestik tetapi dengan skala yang lebih luas yaitu penerbangan internasional ;

  • Bandar Udara Saumlaki, Larat, Kisar dan Dobo berfungsi sebagai pusat pelayanan Wilayah Daerah dan Propinsi dan diarahkan untuk dikembangkan sebagai pelayanan penerbangan perintis ;

  • Benjina, Kalar – Kalar akan berfungsi sebagai Bandar Udara khusus yang melayani kepentingan Perusahaandan Pertahanan Keamanan ;

  • Lokasi Lapangan Terbang Vaun di Kei Kecil dan Dokabarat di Pulau – Pulau Aru serta Lapangan Terbang Tepa berfungsi sebagai cadangan potensial untuk dikembangkan.

 

 

Bagian Ketiga

Pengembangan Prasarana dan Sarana Lain

 

Pasal 12

 

Penyediaan dan pengaturan prasarana dan sarana irigasi dilakukan dengan memperhatikan sebesar – besarnya upaya konservasi tanah dan air dari kawasan budidaya pertanian.

 

Pasal 13

 

(1)   Pengembangan energi listrik dan energi ditujukan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai ;

(2)   Areal lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi dibebaskan dari bangunan.

 

Pasal 14

 

Pengembangan Jaringan telekomunikasi ditempat pada pusat – pusat kegiatan :

  • Pemerintahan ;
  • Perdagangan dan Jasa ;
  • Industri ;
  • Pemukiman Penduduk ;
  • Rekreasi, Hiburan, Sekolah dan lain – lain.

 

 

BAB V

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 15

 

Kawasan Lindung di Daerah, terdiri dari :

  • Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya ;
  • Kawasan Perlindungan Setempat ;
  • Kawasan Suaka Alam, Cagar Alam ;
  • Kawasan Rawan Bencana.

 

Pasal 16

 

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir a, mencakup :

  • Kawasan Hutan Lindung yang terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru, Tanimbar Selatan dan Pulau – pulau Terselatan ;
  • Kawasan Bergambut yang terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru ;
  • Kawasan Rawan Bencana yang terletak di Kecamatan  Pulau – pulau Terselatan.

 

Pasal 17

 

Kawasan Perlindungan setempat sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir b mencakup :

  • Kawasan Sempadan Pantai yang meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kearah darat ;
  • Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 (seratus) meter di kiri – kanan sungai besar ;
  • Kawasan sekitar danau/Waduk antara 50 – 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat ;
  • Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan yang sekurang – kurangnya dengan jari – jari 200 (dua ratus) meter disekitar mata air.

 

Pasal 18

 

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir c, mencakup :

  • Kawasan Suaka Alam yang meliputi :
    1. Cagar Alam.
      • Cagar Alam Pulau Nuswotar terletak di Kecamatan Tanimbar Utara ;
      • Cagar Alam Pulau Nustaran dan Pulau Angwarmase terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan ;
      • Cagar Alam Gunung Dab terletak di Kecamatan Kei Besar ;
      • Cagar Alam Gunung Armau terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan.
    2. Suaka Marga Satwa Pulau Baun dan Pulau Kobror terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru :
      • Suaka Marga Satwa Pulau Kisar terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan.
  • Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya yang mencakup :
    • Pulau Jeh, Mar, Enu dan Karang terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru ;
    • Kepulauan Tayando terletak di Kecamatan Pulau – pulau Kei Kecil.
  • Kawasan Pantai Berhutan Bakau yang mencakup kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai rata – rata perbedaan pasang tinggi dan terendah tahunan diukur dari garis surut terendah kearah darat.

 

Pasal 19

Kawasan Rawan Bencana sebagaimana tercantum pada pasal 15 butir d  terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan (Pulau Damar dan Pulau Gunung Api Wetar).

 

 

Bagian Kedua

Arahan Pengembangan Kawasan Budidaya

 

Pasal 20

 

Kawasan Budidaya di Daerah terdiri dari :

  • Kawasan Hutan Produksi ;
  • Kawasan Pertanian ;
  • Kawasan Pertambangan ;
  • Kawasan Perindustrian ;
  • Kawasan Pariwisata ;
  • Kawasan Permukiman ;
  • Kawasan Lainnya.

 

Pasal 21

 

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana tercantum pada butir a  pasal 20, terdiri dari :

  • Kawasan Hutan Produksi Terbatas yang terletak di Kecamatan Leti, Moa, Lakor dan Tanimbar Selatan ;
  • Kawasan Hutan Produksi Tetap yang terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan (Pulau Selaru dan Pulau Wuriawaru) dan Kecamatan Pulau – pulau Aru ;
  • Kawasan Hutan Produksi Konservasi yang terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru dan Tanimbar Selatan ;

 

Pasal 22

 

Kawasan Pertanian sebagaimana tercantum pada butir b  pasal 20, terdiri dari :

  • Kawasan Pertanian Pangan Lahan Basah terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan (Wetar) ;
  • Kawasan Tanaman Pangan Lahan Kering terletak di 8 (delapan) Kecamatan se- Daerah ;
  • Kawasan Tanaman Tanaman Tahunan/Perkebunan terletak di 8 (delapan) Kecamatan se- Daerah ;
  • Kawasan Peternakan terletak di Kecamatan Pulau – pulau Babar, Leti, Moa, Lakor dan Pulau – pulau Terselatan ;
  • Kawasan Perikanan terletak di Kecamatan Kei Kecil, Kei Besar dan Pulau – pulau Aru;
  • Kawasan Budidaya Laut Terbatas terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara dan Kecamatan Leti, Moa, Lakor serta Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Pulau – pulau Aru dan Kecamatan Pulau – pulau Babar ;
  • Kawasan BudidayaLaut Tetap terletak di luar Kawasan Budidaya Laut Terbatas di Daerah.

 

Pasal 23

 

Kawasan Pertambangan sebagaimana tercantum pada butir c  pasal 20, terdiri dari :

  • Pertambangan Emas terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan ;
  • Pertambangan Tembaga, Pasir Besi terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan ;
  • Pertambangan Hidrocarbon terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru ;
  • Pertambangan Minyak Bumi terletak di Kecamatan Pulau Kei Besar, Pulau – pulau Aru dan Tanimbar (Pulau Yamdena) ;
  • Pertambangan Mangaan terletak di Kecamatan Leti, Moa, Lakor (Lemola) ;
  • Pertambangan Belerang terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan (Pulau Damar) ;
  • Pertambangan Perak dan Barit terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan (Pulau Wetar) ;
  • Pertambangan Minyak Bumi terletak di Perairan Kecamatan Pulau – pulau Aru dan Kei ;
  • Pertambangan Kapur terletak di Kecamatan Kei Besar, Kei Kecil, Kecamatan Tanimbar Selatan dan Tanimbar Utara (Pulau Yamdena) ;

 

Pasal 24

 

Kawasan Perindustrian sebagaimana tercantum pada butir d  pasal 20, terdiri dari :

  • Kawasan Industri Perikanan terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru, Tanimbar Utara dan Kecamatan Pulau – pulau Kei Kecil ;
  • Kawasan Industri Tenun terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Pulau – pulau Babar, Pulau –pulau Leti, Moa, Lakor, Pulau – pulau Terselatan dan Pulau – pulau Kei Kecil ;
  • Kawasan Industri Emas terletak di Kecamatan Pulau – pulau Terselatan ;
  • Kawasan Industri Ukiran terletak di Kecamatan Tanimbar Selatan ;
  • Kawasan Industri Rotan dan Anyam - anyaman terletak di Kecamatan Kei Besar, Leti, Moa, Lakor dan Tanimbar Selatan ;
  • Kawasan Industri Kerang – kerangan  terdapat di Kecamatan Pulau – pulau Kei Kecil, Kecamatan Pulau – pulau Aru ;

 

Pasal 25

 

Kawasan Pariwisata sebagaimana tercantum pada butir c  pasal 20, terdiri dari :

  • Kawasan Wisata Pantai terletak di Kecamatan Kei Kecil dan Kecamatan Tanimbar Selatan ;
  • Kawasan Wisata Alam terletak di Kecamatan Tanimbar Utara dan Selatan sekitarnya serta Kecamatan Pulau – pulau Terselatan (Pulau Kisar) dan  sekitarnya ;
  • Kawasan Wisata Alam terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru ;
  • Kawasan Wisata Budaya terletak di seluruh Kecamatan se- Daerah ;
  • Kawasan Wisata Sejarah.

 

Pasal 26

 

Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum pada butir f  pasal 20, terdiri dari :

  • Kawasan Permukiman Perkotaan Terletak di Kecamatan Kei Kecil, Kei Besar, Pulau – pulau Aru, Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan, Pulau – pulau Babar, Pulau – pulau Lemola, Pulau – pulau Terselatan dan Ilwaki ;
  • Kawasan Permukiman Pedesaan Terletak tersebar di seluruh Kecamatan se- Daerah.

 

Pasal 27

 

Kawasan lainnya sebagaimana tercantum pada butir g  pasal 20 adalah kawasan sensitive terletak di Kecamatan Pulau – pulau Aru.

Bagian Ketiga

Pengembangan Wilayah Prioritas

 

Pasal 28

 

Pengembangan Wilayah Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sector/sub sector atau permasalahan yang mendesak penanganannya.

 

Pasal 29

 

Wilayah Prioritas di Daerah yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan, terdiri dari :

  • Kawasan yang terbelakang karena keterbatasan sumber daya terletak di Kedelapan Kecamatan se- Daerah ;
  • Kawasan kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindarkan kerusakan lingkungan, terletak di Kecamatan Kei Kecil, Babar, Lemola dan Terselatan ;
  • Kawasan yang berperan menunjang kegiatan sektor – sektor strategis/unggul terletak di Kecamatan Kei Kecil,  Aru, Tanimbar Selatan dan Pulau - pulau Terselatan ;
  • Kawasan yang pertumbuhannya cepat, terletak di Kecamatan Kei Kecil, Pulau – pulau Aru, Tanimbar Selatan, Pulau – pulau Terselatan ;
  • Kawasan perbatasan terletak di Kedelapan Kecamatan se- Daerah terutama di Kecamatan Pulau – pulau Aru ;
  • Kawasan Terpencil terletak di Kecamatan Babar, Kisar, Serwaru dan Aru.

 

 

 

BAB VI

PELAKSANAAN RENCANA UMUM TATA RUANG DAERAH

 

Pasal 30

 

Penyusunan dan pelaksanaan program – program serta proyek – proyek dikawasan budidaya dan kawasan yang berfungsi lindung yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, Masyarakat, harus berdasarkan pada pokok- pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam BAB VPeraturan Daerah ini.

 

Pasal 31

 

Peta Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang, Struktur Tata Ruang dan Kawasan Prioritas dengan skala ketelitian 1 : 750.000 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

 

Pasal 32

 

Rencana Umum Tata Ruang Daerah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah dan tempat – tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

 

Pasal 33

 

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Umum Tata Ruang Daerah secara tepat dan mudah.

 

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN

RENCANA UMUM TATA RUANG

 

Pasal 34

 

(1)   Pengendalian dan pengawasan Rencana Umum Tata Ruang Daerah menurut Peraturan Daerah guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana sebagiaman dimaksud dalam pasal 3 dan  4 dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah ;

(2)   Keterpaduan pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Daerah dikoordinasikan oleh Bupati Kepala Daerah.

 

Pasal 35

 

(1)   Pengendalian pembangunan fisik di Kawasan Budidaya dilakukan melalui kewenangan perizinan yang ada pada Instansi Pemerintah Daerah ;

(2)   Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Daerah ;

(3)   Pemantauan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini, menjadi wewenang Camat/Kepala Wilayah Kecamatan setempat dan dalam waktu selambat – lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah.

 

BAB VIII

PERUBAHAN RENCANA UMUM TATA RUANG

 

Pasal 36

 

(1)   Rencana Umum Tata Ruang Daerah yang telah ditetapkan dapat dirubah untuk disesuaikan dengan keadaan ;

(2)   Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

 

 

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal  37

 

(1)   Pelanggaran terhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2)   Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

 

 

B A B   X

P E N Y I D I K A N

 

Pasal  38

 

Selain oleh Pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya  ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 39

 

(1)   Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil  sebagaimana tersebut pada pasal 37  Peraturan Daerah ini berwenang :

  • Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  • Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan ;

     

  • Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  • Melakukan penyitaan benda atau surat ;
  • Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  • Mengambil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  • Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
  • Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
  • Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(2)   Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara tentang :

  • Pemeriksaan tersangka ;

     

  • Pemasukan rumah ;

     

  • Penyitaan benda ;
  • Pemeriksaan surat ;
  • Pemeriksaan saksi ;
  • Pemeriksaan ditempat kejadian perkara.

Berita Acara sebagaimana tersebut ayat (2) pasal ini dikirim kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

 

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

  • Kegiatan Budidaya yang telah ditetapkan dan berada di Kawasan Lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung ;
  • Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung danatau terpaksa mengkonservasi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan ;
  • Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindung, harus segera di cegah perkembangannya.

 

B A B  XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   41

 

Hal – hal yang belum  diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

 

Pasal   42

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

 

 

Di tetapkan diTual,

Pada tanggal 18 Juli 1996.

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA

K e t u a,

Hi. ABDUL GANI WOKANUBUN. BA

KEPALA DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

DRS. Hi. H.A. RAHAYAAN

 

 


Disahkan oleh  Gubernur kepala Daerah Tk I Maluku

Dengan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1998

Nomor  : 188.342 – 114/98

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Maluku Tenggara
Nomor : 01 Tahun 1998  Seri : D  Tanggal         : 25 Maret 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT II

MALUKU TENGGARA,

 

 

 

DRS. PIET   FAR -  FAR

N I P.   :  630001916

 

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

NOMOR  06 TAHUN  1996

 

TENTANG

 

RENCANA UMUM TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALUKU TENGGARA

 

I.  PENJELASAN UMUM.

Bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara merupakan bagian intergral dari Propinsi Daerah Tingkat I Maluku dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan sendirinya Pembangunan Daerah Tingkat II Maluku Tenggara pada dasarnya harus dapat menjabarkan tujuan dan kepentingan Pembangunan Regional dan Nasional dengan memanfaatkan secara optimal semua potensi yang dimiliki oleh Daerah untuk mengatasi semua tantangan dan hambatan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pembangunan itu sendiri demi terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional yang kita cita – citakan bersama. Untuk itulah diperlukan adanya suatu rencana Struktur Tata Ruang dalam lingkup Kabupaten berupa Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten untuk mewujudkan keserasian pemanfaatan ruang sesuai kebutuhan Daerah serta kemampuan daya dukung lingkungannya berdasarkan arahan yang tertuang dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

Bahwa penyusunan Tata Ruang Kabupaten adalah sebagai penjabaran dari Rencana Tata Ruang yang lebih makro yang sekaligus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen perencanaan pembangunan yang telah ada yakni Pola Dasar Pembangunan Daerah dan Repelita Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara.

Dengan demikian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tenggara berfungsi sebagai :

  • Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi dan pemanfaatan ruang dalam menyusun program – program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di Daerah ;
  • Dasar pertimbangan dalam pemberian rekomendasi dalam pemanfaatan ruang.

Perumusan rencana pemanfaatan ruang didasarkan pada tujuan mengoptimalkan penggunaan ruang dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktifitas dan konservasi bagi kelestarian lingkungan yang berisikan pemantapan kawasan lindung dan arahan pengembangan kawasan budidaya yang dilakukan secara hirarkis dengan mempertimbangkan aspek – aspek mendasar dalam penataan ruang Kabupaten, seperti :

  • Pembangunan berkelanjutan ;
  • Kesepakatan sektor di Daerah ;
  • Keberadaan sektor dan kawasan strategis ;
  • Keterkaitan antar dan intra Kabupaten ;
  • Aspirasi Daerah.

 

 

 

 

II.  PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

 

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4 s/d pasal 8

Pasal 9

 

 

 

 

 

Pasal 10 s/d pasal 21

Pasal 22 s/d pasal 43

:

:

:

:

:

 

 

 

 

 

:

:

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Strategi Pengembangan Tata Ruang bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mendukung kelestarian sumber daya, membuka isolasi dan mendorong ekspansi pasar.

Cukup jelas

Cukup jelas

Last Updated on Saturday, 31 July 2010 17:02  


Polls

Penilaian anda untuk web ini?
 

CALENDAR

Photo Gallery

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Slideshow Image 8
Slideshow Image 9
Slideshow Image 10

Info Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday971
mod_vvisit_counterYesterday2244
mod_vvisit_counterThis week7128
mod_vvisit_counterLast week13710
mod_vvisit_counterThis month34406
mod_vvisit_counterLast month81608
mod_vvisit_counterAll days2122637

We have: 40 guests online
Your IP: 54.204.68.109
 , 
Today: Apr 16, 2014

Who's Online

We have 57 guests online